siregar, raudah muliana sari (2024) Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Di Bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Coever.pdf Download (129kB)
	Text Abstrak.pdf Download (523kB)
	Text Bab I.pdf Download (9MB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text Full Skripsi Raudah Muliana Sari Siregar.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Namun dalam putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt, hakim memutus di bawah dari minimum khusus yang mana Penuntut umum mendakwa dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun. Sedangkan hakim memutus di bawah dari tuntutan Jaksa Penuntut dengan menjatuhkan Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt dan penerapan pembuktian dalam putusan No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus. Penelitian ini juga bersifat deskriptif. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terkait putusan No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt. Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu telah mempertimbangkan segala fakta-fakta yang diungkap dipersidangan. Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Maka terhadap perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa dapat diterapkan penjatuhan pidana di bawah strafmaat minimum khusus dengan mendasari pada dakwaan terpenuhinya rumusan unsur Pasal 112 ayat (1)jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009. Pada proses pembuktiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan teori dan peraturan perundang-undangan. Disarankan kepada Penuntut Umum agar lebih memperhatikan dalam membuat surat dakwaan sehingga benar dapat menggambarkan secara nyata tindak pidana yang didakwakan. Kepada majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa , perbuatan pidana terbukti namun perbuatan tersebut tidak didakwakan, sedangkan perbuatan pidana yang didakwakan dan penjatuhan pidananya bersifat lebih ringan dan seharusnya bisa bisa dijatuhkan rehabilitasi sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Kata Kunci : Tindak Pidan Narkotika, Putusan Hakim

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Raudah Muliana
Date Deposited:	07 Aug 2024 08:29
Last Modified:	07 Aug 2024 08:29
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4130

Actions (login required)

View Item