Aini, Nur (2024) Kewenangan Wali Nagari dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (208kB)
	Text Abstrak.pdf Download (190kB)
	Text BAB 1.pdf Download (328kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (305kB)
	Text Full Teks skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu perangkat Nagarisebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Berdasarkan pasal 8 pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 2 tahun 2018 tentang Pemerintah Nagari menyatakan bahwa Kewenangan Pemerintahan Nagari meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari. Di Nagari Koto Sawah dalam hal pembangunan pelaksanaannya belum maksimal, dilihat dari pembangunan infrastuktur yang kurang merata. Kewenangan Wali Nagari sampai saat ini di rasakan masih kurang, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan Wali Nagari dalam penyelenggaraan kerjasama antar pemerintah Nagari dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat serta Untuk mengetahui hambatan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris melalui data yang diperoleh langsung dari informan dan responden sebagai sumber pertama dengan kegiatan penelitian baik secara teknik wawancara maupun kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan belum terlaksanakan, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 123 ayat (2) Tentang Pemerintahan Nagari terdapat 3 (tiga) tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan Nagari, hambatan yang dihadapi Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan yakni: kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan Nagari, proses pengeluaran anggaran yang lama, masyarakat meminta ganti rugi atas tanah dengan harga mahal.Disarankan Wali Nagari Kota Sawah lebih mengoptimalkan tanggung jawab dan tugas-tugasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam hal pembangunan melakukan kerjasama Wali Nagari dengan kepala Jorong di tiap�tiap Negari untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.Kata Kunci: kewenangan, Wali Nagari, pembangunan

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	nur aini
Date Deposited:	07 Aug 2024 07:45
Last Modified:	07 Aug 2024 07:46
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4124

Actions (login required)

View Item