Nisa, Rauzatul (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JASA PROMOSI (ENDORSEMENT) YANG DILAKUKAN OLEH SELEBGRAM PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER RAUZATUL NISA.pdf Download (36kB)
	Text ABSTRAK RAUZATUL NISA.pdf Download (40kB)
	Text BAB I RAUZATUL NISA.pdf Download (302kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA RAUZATUL NISA.pdf Download (47kB)
	Text FULL SKRIPSI RAUZATUL NISA.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB)

Abstract

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pada perjanjian endorsement, terdapat para pihak yaitu pihak selebgram dan pihak onlineshop. Selebgram adalah sebutan untuk seseorang yang terkenal di media sosial Instagram karena memiliki banyak pengikut pada akun instagramnya. Dalam pelaksanaan perjanjian endorsement pihak onlineshop hanya menerima perjanjian yang telah dibuat secara sebelah pihak oleh pihak selebgram tanpa adanya negosiasi, sehingga seringkali onlineshop dirugikan secara sebelah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian jasa promosi (endorsement) yang dilakukan oleh selebgram pada media sosial instagram ditinjau dari perspektif KUHPerdata, serta untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian jasa promosi (endorsement) yang dilakukan oleh selebgram pada media sosial instagram ditinjau dari perspektif KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah norma, dengan pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum yang layak terhadap pihak onlineshop agar pihak onlineshop tidak dirugikan secara sebelah pihak dalam pelaksanaan perjanjian endorsement. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian tersebut sah berdasarkan syarat sahnya perjanjian. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh yaitu sebaiknya pemerintah membuat peraturan secara khusus terkait perjanjian endorsement yakni perjanjian tersebut harus dilakukan secara tertulis yang dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk dari perlindungan hukum preventif, serta pihak onlineshop dapat menuntut tanggung jawab berupa pemenuhan perjanjian endorsement, atau menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada pihak selebgram sebagai bentuk dari perlindungan hukum represif berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata. Kedua, Bentuk perjanjian endorsement selama ini hanya dilakukan dengan sepakat saja terhadap ketentuan dan syarat yang telah dibuat secara sebelah pihak oleh pihak selebgram. Saran dari penelitian ini yaitu, pertama kepada pemerintah agar membuat atau mengatur perjanjian endorsement secara khusus agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Kedua, kepada para pihak agar membuat perjanjian endorsement secara tertulis dalam bentuk akta autentik, dengan ini perjanjian akan kuat secara hukum. Kata Kunci: Endorsement, Selebgram, Onlineshop, Klausula Baku, Tanggung Jawab

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Rauzatul Nisa
Date Deposited:	06 Aug 2024 02:00
Last Modified:	06 Aug 2024 09:07
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3958

Actions (login required)

View Item