Wahyudi, Dirga (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PERANGKAT DESA PAYA BILI (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Dirgawahyudi.pdf Download (11kB)
	Text ABSTRAK Dirgawahyudi.pdf Download (11kB)
	Text BAB I Dirgawahyudi.pdf Download (184kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Dirgawahyudi.pdf Download (164kB)
	Text skripsi dirga d3.pdf Restricted to Registered users only Download (847kB)

Abstract

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memiliki ketentuan terkait pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi yang terjadi dalam perangkat desa yang memiliki tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut, adanya kasus yang melibatkan aparatur desa Paya Bili menjadikan pengelolaan keuangan desa perlu untuk di kawal serta diawasi agar terhindar dari penyalahgunaan dana desa oleh perangkat desa yang menyebabkan tindak pidana Korupsi yang bertentangan dengan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informen dan responden. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di desa paya bili kecamtan muara dua kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe mengalami kendala non yuridis seperti terpidana Jefri tidak menanggapi surat panggilan dari pihak kepolisian untuk di periksa terkait laporan tindak pidana korupsi. Selanjutnya terdapat Kendala yuridis yang terletak pada terpidana Jefri tidak mampu dan tidak memiliki harta untuk membayar ganti kerugian Negara terkait dengan kasus korupsi tersebut yang menyebabkan Negara mengalami kerugian APBD senilai 276.626.091.01 akibat dari itu terpidana Jefri diberikan pidana pokok selama 5 tahun penjara dan pidana tambahan (Restitusi) selama 3 bulan penjara. Kendala berikutnya terkait implimentasi hukum belum berjalan secara maksimal karena kurangnya jumlah personil jaksa dalam menangani kasus serta masih rendahnya kesadaran hukum di masyarakat terkait dengan larangan korupsi pada kenyataannya masih banyak nya oknum yang melakukan korupsi. Disarankan kepada pemerintah daerah kota Lhokseumawe dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi harusnya berperan aktif dalam memperbaiki pola fikir masyarakat, khususnya pola fikir aparatur desa untuk tidak melakukan korupsi. dan kepada pihak pengadilan untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang intens terkait pengawasan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Dirga Wahyudi
Date Deposited:	06 Aug 2024 01:54
Last Modified:	06 Aug 2024 08:46
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3933

Actions (login required)

View Item