Hutauruk, Ace King (2023) Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Ace King Hutauruk_190510132_Cover.pdf Download (75kB)
	Text Ace King Hutauruk_190510132_Abstrak.pdf Download (63kB)
	Text Ace King Hutauruk_190510132_Bab I.pdf Download (1MB)
	Text Ace King Hutauruk_190510132_Daftar Pustaka.pdf Download (110kB)
	Text Ace King Hutauruk_190510132_Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.pdf Download (1MB)

Abstract

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jianayat mengatur bahwa anak yang menjadi korban pemerkosaan berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Akan tetapi, di Mahkamnah Syariyah Lhokseumawe ditemukan beberapa putusan yang tidak menjatuhkan restitusi kepada pelaku kejatam tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan, upaya penegak hukum serta solusi dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban pemerkosaan. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis dapat menjadi masukan dan pemahaman kepada semua kalangan tentang pemenuhan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yakni mengkaji penerapan aturan restitusi dalam kenyataan empiris, menggunakan pendekatan kepustakaan dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dilakukan wawancara terhadap informan dan responden dalam penelian ini. Penelitian berlokasi di Mahkamah Syariah Lhokseumawe. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan di Mahkamah Syariyah Lhokseumawe belum dapat dilaksanakan dengan baik seperti yang ada pada putusan Nomor 3/JN/2020/MS.Lsm, Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm, dan Nomor 8/JN/2022/MS.Lsm. Restitusi seharusnya bisa diberikan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan pada putusan-putusan tersebut seperti yang pernah diterapkan dalam Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM mengingat dari segi viktimologis korban pemerkosaan tentunya mengalami penderitaan dan kerugian. Disarankan agar aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi kewenangannya dan saling berkoordinasi satu sama lain. Kemudian, pemerintah aceh disarankan bekerjasama dengan lembaga penegak hukum maupun instansi-instansi terkait dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pendidikan/pelatihan kepada aparatur penegak hukum tentang restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan. Apabila pelaku pemerkosaan memang dinyatakan tidak mampu secara finansial, keterlibatan pemerintah Aceh sangat diperlukan untuk melunasi restitusi seperti membentuk lembaga ganti kerugian.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Ace King Ace Hutauruk
Date Deposited:	05 Feb 2024 08:15
Last Modified:	05 Feb 2024 08:15
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/385

Actions (login required)

View Item