Tunnur, Layla (2024) EKSISTENSI PANGLIMA LAOT DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI ACEH UTARA DAN LHOKSEUMAWE. S2 thesis, Magister Hukum.

	Text LAYLA TUNNUR_227410101015_Cover.pdf Download (197kB)
	Text LAYLA TUNNUR_227410101015_Abstrak.pdf Download (9kB)
	Text LAYLA TUNNUR_227410101015_Bab I.pdf Download (396kB)
	Text LAYLA TUNNUR_227410101015_Daftar Pustaka.pdf Download (259kB)
	Text LAYLA TUNNUR_227410101015_Eksistensi Panglima Laot Dalam Penanganan Pengungsi di Aceh Utara dan Lhokseumawe.pdf Restricted to Registered users only Download (863kB)

Abstract

Kedatangan pengungsi menjadi tugas baru bagi pemerintah untuk memberikan pertolongan, meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951. Namun, secara asas non refoulement setiap negara tidak boleh menolak kedatangan pengungsi, sehingga pada tahun 2016 pemerintah Indonesia membuat peraturan khusus terkait penanganan pengungsi yaitu Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Khususnya Aceh, kehadiran para pengungsi saat pertama kali tiba diwilayah pesisir akan ditangani oleh Panglima Laot. Sebagai ketua adat laut, Panglima Laot memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan area laut. Secara peraturan perundang-undangan, Panglima Laot tidak memiliki kewenangan, Namun pada prakteknya Panglima Laot turut serta bahkan lembaga yang krusial dalam memberikan pertolongan pertama terhadap pengungsi. Dalam Perpres Nomor 125 tahun 2016 juga tidak ada menyebutkan tugas dan wewenang ketua adat atau nama lain untuk menangani pengungsi, sehingga eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi tidak diakui oleh pemerintah baik secara nasional maupun internasional. Penelitian bertujuan untuk menganalisis eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi di Aceh Utara dan Lhokseumawe; kendala terhadap eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi dari luar negeri di Aceh Utara dan Lhokseumawe dan upaya Panglima Laot dalam penanganan pengungsi dari luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang secara khusus mengambil lokasi penelitian di Aceh Utara dan Lhokseumawe. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Panglima Laot dalam memberikan pertolongan kepada pengungsi berdasar atas kemanusiaan dan adat istiadat. Eksistensi Panglima Laot selaku ketua adat laut memiliki peran penting untuk menjalankan adat dan hukum adat serta menjaga keamanan dan kesejahteraan wilayah pesisir, hal ini tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, sehingga segala sesuatu yang terjadi di wilayah laut akan dikoordinasikan kepada Panglima Laot terlebih dahulu. Kendala terhadap eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi antara lain ketidakpastian hukum, isu keamanan, ketidakwenangan Panglima Laot dan keterbatasan Undang-Undang. Kendala ini mengakibatkan Panglima Laot kesulitan untuk menangani dan memberikan pertolongan kepada pengungsi karena tidak ada pengakuan yang resmi terhadap peran Panglima Laot dalam menangani pengungsi. Upaya yang dilakukan Panglima Laot yaitu memberikan kebutuhan dasar, berkoordinasi dengan pemerintah, penguatan keamanan, penyadaran masyarakat, bantuan psikososial, dan advokasi/diplomasi.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Layla Tunnur
Date Deposited:	31 Jul 2024 07:09
Last Modified:	31 Jul 2024 07:09
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3762

Actions (login required)

View Item