Anwar, Zaki (2024) Penerbitan Hasil Asesmen Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Sebagai Syarat Rehabilitasi (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Idi dan Pengadilan Negeri Bireuen). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text coverZaki.pdf Download (66kB)
	Text Ringkasan-1.pdf Download (37kB)
	Text Bab1Zaki.pdf Download (302kB)
	Text DaftarPustakaZaki.pdf Download (141kB)
	Text Tesis Zaki FULL-1.pdf Restricted to Registered users only Download (568kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika terdapat tiga kriteria berdasarkan Undang Undang Narkotika yaitu pecandu, korban penyalahguna narkotika, dan penyalahguna yang berperan sebagai (penjual, produsen dan kurir narkotika). Pasal 54 Undang Undang Narkotika menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi untuk terdakwa penyalahgunaan narkotika baru dapat dilakukan jika sudah adanya assesmen dari tim assessmen terpadu. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis dasar pertimbangan penyidik penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam meminta dilakukan asesmen bagi terdakwa penyalahguna narkotika kepada Tim Asesmen Terpadu, dan untuk menganalisis prosedur dan kendala Tim Asesmen Terpadu dalam melakukan penerbitan hasil asesmen bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika. Metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian ini yuridis empiris, dengan pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan, Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang pertama didapatkan penyidik Polri dan penyidik BNNK dalam meminta asesmen terhadap tersangka penyalahguna narkotika memiliki beberapa pertimbangan yaitu 1. Pertimbangan penyidik bahwa tersangka yang tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan narkotika dan ketika dilakukan test urine terbukti positif menggunakan narkotika, 2. Pertimbangan penyidik sesuai hasil penyelidikan bahwa tersangka tidak terlibat peredaran gelap narkotika, 3. Pertimbangan penyidik bahwa tersangka bukan merupakan residivis narkotika, dan 4. Pertimbangan penyidik bahwa barang bukti yang ditemukan pada proses tangkap tangan tidak melebihi ketentuan Surat Edaran Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim Angka 2 huruf c. Hasil penelitian yang kedua terkait prosedur tim asesmen terpadu dalam melakukan penerbitan hasil asesmen adalah harus adanya permohonan penyidik BNNK atau Penyidik Kepolisian terkait permintaan dilakukannya asesmen, selanjutnya kendala yang dihadapi oleh tim asesmen dalam melakukan penerbitan hasil asesmen yaitu 1. Kendala yang berasal dari tersangka penyalahgunaan narkotika, 2. Kendala dari kekurangan dana untuk dapat dilakukannya asesmen, 3. Keterbatasan tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Disarankan agar penyidik juga mempertimbangkan asesmen terhadap tersangka yang tidak tertangkap tangan namun hasil test urin positif menggunakan narkotika. Disarankan kepada pemerintah agar menambah dana pelaksanaan asesmen untuk tim asesment terpadu dan menambah tempat rehabilitasi.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Zaki Anwar
Date Deposited:	18 Jul 2024 01:54
Last Modified:	18 Jul 2024 01:54
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3359

Actions (login required)

View Item