Rizki, Muhammad (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM BENTUK PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text MUHAMMAD RIZKI_200510229_COVER_SKRIPSI.pdf Download (40kB)
	Text MUHAMMAD RIZKI_200510229_ABSTRAK_SKRIPSI.pdf Download (24kB)
	Text MUHAMMAD RIZKI_200510229_BAB I_SKRIPSI.pdf Download (141kB)
	Text MUHAMMAD RIZKI_200510229_DAFTAR PUSTAKA_SKRIPSI.pdf Download (140kB)
	Text MUHAMMAD RIZKI_200510229_SKRIPSI REVISI SIDANG_1_FILE BARU_TERBARU_1_FIKS.pdf Restricted to Registered users only Download (833kB)

Abstract

Tindak pidana pemerasan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak terjadi, dari zaman dulu sampai sekarang. Subjek yang melakukan tindak pidana pemerasan ini sering kali dilakukan oleh preman. Di dalam Pasal 368 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pemerasan, penyerahan barang orang lain. Salah satu kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah praktik pungutan liar atau disebut pungli. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara meminta bayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan hambatan serta solusi penegakan hukumnya. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan kasus dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, serta teknik analisis data yang digunakan secara kualitatif. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar di Kota Lhokseumawe adalah kepada pelaku hanya diberikan pembinaan saja yang artinya penegakan hukum bagi pelaku tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Hambatan penegakan hukumnya adalah faktor penegak hukumya, status sosial pelakunya, dan kurangnya kesadaran hukum bagi korban. Selanjutnya solusi penegakan hukumnya adalah meningkatkan peran aktif dan kinerja Kepolisian Resor Lhokseumawe. Harus bertindak tegas dengan tidak menjadikan alasan status pelaku yang merupakan warga setempat di wilayah pasar tersebut menjadi hambatan untuk menegakkan hukum kepada pelaku. Dan solusi selanjutnya tetap harus menerapkan hukum kepada pelaku walaupun korban tidak melaporkan secara langsung terhadap sesuatu yang dialaminya. Saran yang dapat diberikan kepada pihak kepolisian Resor Lhokseumawe adalah tetap harus menegakkan hukum kepada pelaku sampai ke pengadilan tanpa melihat status sosial pelaku dan tanpa harus ada laporan langsung dari korban agar pelaku mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga korban tidak merasa takut dan dapat bekerja seperti biasanya.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Muhammad Rizki
Date Deposited:	08 Jul 2024 07:41
Last Modified:	08 Jul 2024 07:41
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3159

Actions (login required)

View Item