Pratiwi, Tiara (2024) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Yang Dilakukan Oleh Debt Collector (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text TIARA PRATIWI_200510143_COVER_SKRIPSI.pdf Download (41kB)
	Text TIARA PRATIWI_2005143_ABSTRAK_SKRIPSI.pdf Download (26kB)
	Text TIARA PRATIWI_200510143_BAB I_SKRIPSI.pdf Download (152kB)
	Text TIARA PRATIWI_200510143_DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI.pdf Download (97kB)
	Text TIARA PRATIWI_200510143_SKRIPSI_REVISI SIDANG_FIKS.pdf Restricted to Registered users only Download (802kB)

Abstract

Tindak pidana pemerasan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak terjadi, dari zaman dulu sampai sekarang. Pemerasan pada dasarnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368. Subjek yang melakukan tindak pidana pemerasan ini sering kali dilakukan oleh debt collector. Istilah debt collector dalam dunia penagihan hutang memang bukan suatu hal yang baru.. Pelaksanaan eksekusi tidak boleh dilakukan langsung oleh kreditor maupun debt collector seenaknya sendiri namun harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum. Penelitian ini dilakukan di Polres Lhokseumawe. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang bagaimana penegakan hukum dan bagaimana hambatan serta solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh debt collector. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, serta teknik analisis data yang digunakan secara kualitatif. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh debt collector di Kota Lhokseumawe adalah terhadap dua pelaku sampai saat ini berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) yang artinya penegakan hukum tidak ditegakkan sebagaimana seharusnya. Hambatan dalam penegakan hukumnya adalah kurang berperannya penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya sarana dan prasarana. Solusi dalam penegakan hukumnya adalah mengajak masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian jika menemukan atau melihat pelaku yang berstatus DPO tersebut untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian. Dan mengupayakan untuk meningkatkan kinerja Kepolisian guna menegakkan hukum terhadap dua pelaku lagi yang berstatus DPO. Saran yang dapat diberikan kepada pihak kepolisian Resor Lhokseumawe adalah segara melakukan pengejaran dan penangkapan guna untuk menegakkan hukum terhadap pelaku. Dengan begitu rasa keadilan terhadap korban terpenuhi.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Tiara Pratiwi
Date Deposited:	08 Jul 2024 04:33
Last Modified:	08 Jul 2024 04:33
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3155

Actions (login required)

View Item