Harahap, Mohammad Azmi (2024) Penyelesaian Terhadap Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Wasuk Kuren Keureuto Di Kabupaten Aceh Utara. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER SKRIPSI.pdf Download (161kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (68kB)
	Text BAB I.pdf Download (204kB)
	Text DAFTAR REFRENSI.pdf Download (97kB)
	Text SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB)

Abstract

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan alasan masyarakat yang menolak penyelesaian ganti rugi dalam pengadaan tanah Waduk Krueng Keureuto dan bagaimana bentuk penyelesaian uang ganti kerugian yang tidak di ambil oleh pihak yang berhak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan sifat penelitian yang di gunakan adalah deskriptif, sumber data yang di gunakan yaitu data primer data skunder, teknik pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu wawancara dan studi dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak ganti kerugian dikarenakan adanya pro-kontra antara masyarakat dan dinas terkait, nilai ganti rugi tidak menghitung nilai tanah permeternya, melainkan nilai tanam tumbuh saja dan tidak sepakatnya dengan harga yang ditawarkan. Penyelesaian ganti rugi yang tidak di ambil oleh pihak yang berhak atas tanah dikarenakan masih menolak besaran ganti kerugian yaitu dititipkan di Pengadilan Negeri setempat dan merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Saran penulis, hendaknya Pemerintah dalam pengadaan tanah Waduk Krueng Keureuto ini memperhatikan masyarakat terhadap besarnya ganti rugi yang tidak sama antara pemilik satu dengan yang lain dikarenakan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dan Panitia Pengadaan Tanah menilai bahwa semakin sedikit objek yang melekat pada tanah, maka harga yang ditentukan akan semakin murah/rendah. Kemudian Panitia Pengadaan Tanah (P2T) seharusnya melakukan upaya mediasi terhadap masyarakat sebelum akhirnya ganti kerugian di konsinyasi dengan tujuan memberi pemahaman kepada masyarakat agar melepaskan hak tanahnya.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	S1 Mohammad Azmi Harahap
Date Deposited:	26 Jun 2024 08:36
Last Modified:	26 Jun 2024 08:36
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3011

Actions (login required)

View Item