Dafrinaldi, Dafrinaldi (2024) TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANTARA AYAH DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (240kB)
	Text Abstrak.pdf Download (612kB)
	Text BAB I.pdf Download (6MB)
	Text Daftar Pustaka-1.pdf Download (1MB)
	Text Full Tex.pdf Restricted to Registered users only Download (613kB)

Abstract

Tindak pidana persetubuhan merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang bertentangan dengan norma, karena hal tersebut dapat mempengaruhi psikologis dan menimbulkan trauma seumur hidup terhadap anak selaku korban. Tindak pidana persetubuhan yang terjadi terhadap anak sangat memerlukan perlindungan hukum. Tindak pidana persetubuhan diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi, pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi, pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan berbentuk analisis. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan yaitu, faktor internal yang datang dari dalam diri pelaku, dan faktor eksternal yang datang dari luar diri sang pelaku. Modus terjadinya persetubuhan oleh seorang ayah ialah pelaku melakukan perbuatan bejatnya dengan cara memaksa anaknya untuk mau mengikuti nafsu serta hasratnya yang tidak dapat dikendalikan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan atas hak asasi dan kesejahteraan anak. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Untuk mencegah dan menanggulangi tindakan persetubuhan terhadap anak, maka diperlukan upaya pencegahan pre-emtif, preventif, dan represif. Dalam tinjauan kriminologi syariah, “Iman Determinisme” adalah sebagai penyebab utama terjadinya kejahatan. Perlunya melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat oleh aparat penegak hukum. Keseriusan serta ketegasan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus persetubuhan dengan menerapkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya program pendidikan informal khusus tentang kekerasan seksual sejak dini, untuk mengedukasi anak agar tidak menjadi korban persetubuhan, serta perlunya peran aktif dan dukungan dari kalangan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan persetubuhan, dengan cara menaati peraturan yang berlaku.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Dafrinaldi Naldi Dafri
Date Deposited:	25 Jun 2024 03:01
Last Modified:	25 Jun 2024 03:01
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2998

Actions (login required)

View Item