Sakna, Kapri Jaya (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRES LHOKSEUMAWE. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (175kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (152kB)
	Text BAB I.pdf Download (476kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (378kB)
	Text SKRIPSI FULL TEXT KAPRI JAYA SAKNA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka telah diatur di dalam Pasal 50-68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, sehingga pada tahapan proses penyidikan, hukum acara pidana mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan dengan cara yang adil untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak tersangka selama proses hukum berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Lhokseumawe sudah berjalan efektif dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Lhokseumawe. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana di Polres Lhokseumawe belum berjalan sempurna, masi terdapat beberapa pelanngaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sehingga penerapan hak-hak tersangka seusuai amanat Pasal 50-68 KUHAP belum berjalan dan tersalurkan sepenuhmya, hal tersebutlah yang harus dibenahi agar kedepannya tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik dari pihak tersangka itu sendiri, juga dari pihak aparat penegak hukumnya (penyidik). Penulis menyarankan kepada penyidik polres lhokseumawe untuk lebih memperhatikan hak-hak tersangka dalam melakukan proses penyelidikan, dan kepada masyarakat untuk lebih dapat lebih memahami dan mengerti apa saja hak- hak tersangka dan bagaimana prosedur (SOP) kepolisan dalam melakkan penyelidikan dan penyidikan terhadap seorang tersangka, dan kepada tersangka sendiri harus bisa bertindak secara koperatif dan jujur sehingga mereka tidak dirugikan apabila memberi keterangan berbelit-belit dan menghambat proses pemeriksaan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak-Hak Tersangka, Tindak Pidana, Penyidikan

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Kapri Jaya Sakna
Date Deposited:	25 Jun 2024 02:53
Last Modified:	25 Jun 2024 02:53
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2985

Actions (login required)

View Item