S, Melizar (2024) PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER_MELIZAR.pdf Download (14kB)
	Text ABSTRAK-MELIZAR.pdf Download (13kB)
	Text BAB I_MELIZAR.pdf Download (90kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-MELIZAR.pdf Download (31kB)
	Text FULL TEXT-THESIS MELIZAR.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB)

Abstract

Pencatatan perkawinan (isbat nikah) dibutuhkan untuk melegalisasikan suatu perkawinan. Perkawinan yang tercatat adalah perkawinan yang sah di mata hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Fenomena perkawinan siri banyak ditemui di Aceh tidak terkecuali di wilayah Aceh Utara, sehingga perlu dilakukannya upaya isbat nikah melalui Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terkait pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri, faktor yang menyebabkan hakim menolak permohonan isbat nikah terhadap perkawinan siri serta akibat hukum terhadap anak dan suami isteri dalam perkawinan siri yang ditolak permohonan isbatnya oleh hakim pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan memperoleh data melalui observasi lapangan dan wawancara. Sumber data penelitian adalah dari data primer dan data sekunder yang akan di analisis, dan hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang apabila perkawinan siri yang dilangsungkan memenuhi rukun dan syaratnya, maka dapat mengajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon. Faktor yang menyebabkan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon menolak permohonan isbat nikah terhadap perkawinan siri diantaranya kurangnya bukti bahwa telah terjadinya perkawinan secara agama, isbat nikah yang diajukan oleh janda/duda cerai hidup yang belum memiliki akta cerai, perkawinan yang melanggar ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun akibat hukum bagi penolakan perkara isbat nikah terhadap suami isteri adalah tidak memiliki hak atas harta warisan maupun harta gono gini apabila terjadinya perpisahan, karena perkawinan mereka dapat dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan terhadap anak yaitu dianggap sebagai anak tidak sah dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan akan sangat sulit untuk megurus akta kelahiran, karena anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Kepada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon disarankan untuk melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam mengatasi keterbatasan pemahaman hukum masyarakat hingga tiap-tiap perkawinan dapat tercatat dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat berjalan dengan efektif.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Melizar Meli S
Date Deposited:	13 Jun 2024 04:05
Last Modified:	13 Jun 2024 04:05
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2914

Actions (login required)

View Item