HAREFA, FIKRI HIDAYAT (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LITIGATION PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text FIKRI HIDAYAT HAREFA_190210095_COVER.pdf Download (300kB)
	Text FIKRI HIDAYAT HAREFA_190210095_ABSTRAK.pdf Download (284kB)
	Text FIKRI HIDAYAT HAREFA_190210095_BAB 1.pdf Download (514kB)
	Text FIKRI HIDAYAT HAREFA_190210095_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (209kB)
	Text FIKRI HIDAYAT HAREFA_190210095_IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LITIGATION PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA LHOKSEUMAWE.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis dan menguraikan tentang implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 terhadap penyelesaian perkara perdata menggunakan sarana e-Court di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe. Digitalisasi peradilan melalui PerMa Nomor 1 Tahun 2019 bertujuan dalam mewujudkan asas layanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menguraikan serta menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Court sebagai perwujudan dari PERMA No. 1 Tahun 2019 di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe relatif baik. Pelaksanaan e-Court baru efektif sebatas pada administrasi pendaftaran perkara yang menggunakan fitur e- Filling, e-SKUM, e-Payment, dan e-Summons, tetapi fitur e-Litigasinya belum terlaksana secara optimal, dikarenakan adanya pihak yang memilih untuk beracara secara konvensional. Meskipun begitu, dalam segi pelayanan administrasi, pihak dari Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe telah melaksanakan perannya dalam membimbing para pencari keadilan yang menemui hambatan ketika ingin beracara secara elektronik. Namun, perlu ditingkatkan kembali sosialisasi untuk mengenalkan e-Court kepada masyarakat secara umum karena faktor masyarakat sangat memengaruhi dalam penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 itu sendiri. Sehingga, peradilan yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik berdasarkan teori Edward III sudah berjalan baik namun belum maksimal dilaksanakan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	FIKRI HIDAYAT HAREFA
Date Deposited:	31 May 2024 03:38
Last Modified:	31 May 2024 03:38
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2714

Actions (login required)

View Item