Afif, Muhammad (2024) PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK DALAM MENDAMPINGI ANAK PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (120kB)
	Text abstrak.pdf Download (86kB)
	Text bab1.pdf Download (214kB)
	Text daftarpustaka.pdf Download (165kB)
	Text fullskripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (871kB)

Abstract

RINGKASAN MUHAMMAD AFIF (170510236) PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK DALAM MENDAMPINGI ANAK PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA LHOKSEUMAWE (Dr. Elidar Sari, SH., MH dan Hidayat, SH, MH) Tindakan pelecehan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman seseorang yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Hadirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meneguhkan pengakuan hukum secara menyeluruh pentingnya peran pendamping dalam penyelesaian kasus di ruang pengadilan. Pendamping korban tidak lagi dipandang sebelah mata dalam proses peradilan, namun menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian perkara. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Bagaimanakah proses Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam mendampingi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan Apa hambatan dan upaya yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam mendampingi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian yang diperoleh penulis dari penelitian ialah pendampingan kasus yang berjumlah 40 kasus terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual dan hambatan yang di hadapi yaitu Keterangan saksi tidak kuat, Kurangnya dukungan dari aparatur desa, Perspektif aparat penegak hukum yang kurang berpihak kepada korban, Tidak bisa diterapkannya undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Penulis menyarankan bahwa Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan pendanaan yang diberikan kepada LBH APIK, agar para Advokat tidak kewalahan memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan. Kata Kunci: LBH, Korban Kekerasan Seksual, Lhokseumawe

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Muhammad Afif Muhammad Afif
Date Deposited:	30 May 2024 08:13
Last Modified:	30 May 2024 08:13
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2692

Actions (login required)

View Item