Rahma, Nur Isnaini (2023) Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover 2.pdf Download (112kB)
	Text bab pendahuluan 1.pdf Download (266kB)
	Text abstrak 3.pdf Download (274kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (174kB)
	Text NUR_ISNAINI_RAHMA[1].pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Minimnya keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilam Rakyat Kota Lhokseumawe yang terjadi karena kurangnya pemahaman politik. Sehingga muncul pola pikir bahwasanya perempuan tidak mampu memegang tanggung jawab di ranah pemerintahan. Penyebabnya adalah ketika perempuan Aceh terjun ke politik praktis maka masihnya muncul paradigma perempuan lebih cocok berada di rumah serta tugas perempuan hanya di sumur, dapur dan kasur. Budaya patriarki menjadi penguat sulitnya penerimaan perempuan di dunia politik praktis oleh sebagian kaum laki-laki. Tidak heran lagi ketika perempuan berada dalam organisasi politik justru kemungkinan yang terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan di partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode hukum empiris sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Metode penelitian merupakan cara untuk melaksanakan sesuatu dengan memanfaatkan pikiran seksama guna dapat meraih maksud dengan teknik menelusuri, mendengar, menyalin, serta merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan Metode penelitian merupakan cara untuk melaksanakan sesuatu dengan memanfaatkan pikiran seksama guna dapat meraih maksud dengan teknik menelusuri, mendengar, menyalin, serta merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan. Hak politik keterwakilan perempuan dalam Pemilu legislatif di Indonesia, diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, beberapa kali perubahan hingga menjadi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasca pemerintahan presiden Soeharto pada masa era reformasi, diatur dengan ketentuan mengenai Affirmative action yaitu tindakan yang diberikan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam legislatif. Pada pemilu tahun 2009, kebijakan tersebut diatur melalui Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyebab Rendahnya kemenangan perempuan pada pemilu DPRK pada tahun 2019 lalu di DPRK Lhokseumawe disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kuota 30% untuk perempuan sendiri hal ini disebabkan sangat minim perempuan yang memiliki tinggi terutama yang memiliki pengetahuan perpolitikan. Serta startegi calon Legislatif perempuan dalam memperoleh suara DPRK Lhokseumawe,caleg perempuan Partai Demokrat menggunakan strategi yang berbeda dalam Pileg 2019 yaitu menggunkan konsep perubahan dengan mengubah kampanye menjadi pemberdayaan masyarakat dan menggunakan strategi dengan konsep membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Isnaini Rahma Nurnaningsih
Date Deposited:	30 May 2024 02:17
Last Modified:	30 May 2024 02:17
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2638

Actions (login required)

View Item