Rasri, Salsabila Putri (2024) GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) TERHADAP FASILITAS PUBLIK DI KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Salsabila Putri Rasri_200510166_Cover.pdf Download (24kB)
	Text Salsabila Putri Rasri_200510166_Abstrak.pdf Download (18kB)
	Text Salsabila Putri Rasri_200510166_Bab 1.pdf Download (286kB)
	Text Salsabila Putri Rasri_200510166_Daftar Pustaka.pdf Download (242kB)
	Text Salsabila Putri Rasri_200510166_Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Lhokseumawe.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB)

Abstract

Gugatan perwakilan kelompok atau class action diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Perwakilan Kelompok sebagai pedomannya. Namun pada gugatan perwakilan kelompok dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G/2023/PN Lsm yang terjadi di Kota Lhokseumawe belum berjalan dengan baik sebagaimana semestinya sehingga hakim Pengadilan Kota Lhokseumawe mempersamakan antara gugatan perwakilan kelompok dengan gugatan perdata biasa dan masyarakat menilai adanya kelalaian dan kesengajaan dalam kinerja Pj walikota Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan, hambatan serta solusi dalam gugatan perwakilan kelompok (class action) terhadap fasilitas publik di Kota Lhokseumawe. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian ini yuridis empiris, dan bersifat deskriptif. Adapun lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Sumber data penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Hasil penelitian menunjukan dalam gugatan perwakilan kelompok dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G/2023/PN Lsm pada sidang tingkat pertama Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, tetapi di dalam mediasi pihak Penggugat tidak langsung setuju karna dianggap tidak memberikan akan efek jera kepada Tergugat namun Hakim mediator terus memberikan nasehat sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai. Hambatan dalam gugatan perwakilan kelompok terhadap fasilitas publik dinilai penyelesaian secara damai bukan merupakan penyelesaian altenatif dalam gugatan perwakilan kelompok terhadap fasilitas publik Kota Lhokseumawe, Majelis Hakim menilai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tidak dimuat secara lengkap dan rinci, Pemerintah Kota Lhokseumawe yang kurang memperhatikan fasilitas Publik. Upaya yang dilakukan tehadap hambatan yaitu upaya litigasi, pemberitahuan notifikasi di kantor Pemerintahan, dimuatnya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 lebih rinci lagi dan Pemerintah mengontrol fasilitas publik di Kota Lhokseumawe. Adapun saran yang diberikan baik hakim, advokat maupun masyarakat diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur gugatan perwakilan kelompok, Pengadilan dan Majelis Hakim di Indonesia harus dapat memberikan sebuah terobosan hukum, Pemerintah harus bergerak dalam perkembangan fasilitas yang ada di Kota Lhokseumawe. Kata kunci: Implementasi, Perwakilan Kelompok, PERMA.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	S.H Salsabila Putri Rasri
Date Deposited:	29 May 2024 09:38
Last Modified:	29 May 2024 09:38
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2628

Actions (login required)

View Item