Zulkifli, Zulkifli (2024) ANALISIS KEWENANGAN AMNESTI PRESIDEN PADA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP PERKARA NOMOR 1909 K/PID.SUS/2021. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Zulkifli_217410101045_Cover.pdf Download (26kB)
	Text Zulkifli_217410101045_Abstrak.pdf Download (22kB)
	Text Zulkifli_217410101045_Bab I.pdf Download (207kB)
	Text Zulkifli_217410101045_Daftar Pustaka.pdf Download (35kB)
	Text tesis Zulkifli.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Proses-proses demokrasi mustahil berjalan tanpa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak-hak tersebut telah diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional dan UUD 1945. Namun realitanya ada pihak yang sejatinya mengkritik jalannya roda pemerintahan justru dipidana, seperti kasus yang menjerat Saiful Mahdi. Perkara hukum ini telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1909 K/PID.SUS/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan amnesti Presiden pada delik pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1909 K/PID.SUS/2021 Jo Nomor 104/PID/2020/PT- BNA Jo Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN-Bna dan memahami urgensi pemberian amnesti dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama. Pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur (studi pustaka) dan analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Ada dua kesimpulan dari permasalahan yang dibahas, yakni: 1) Presiden memiliki kewenangan dalam memberikan amnesti terhadap SM dalam perkara pencemaran nama baik dengan dasar pertimbangan kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. 2) Pemberian amnesti oleh Presiden terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik yang berkaitan dengan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan sangat penting dan mendesak di Indonesia terutama demi melindungi hakikat berdemokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan: 1) Melakukan revisi total terhadap UU ITE secara terbuka dengan melibatkan para korban, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat hak asasi manusia dalam merumuskan perubahan pasal-pasal UU ITE yang bermasalah; 2) Memperbaharui Undang- Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi dikarenakan undang-undang ini terbilang sudah cukup tua dan kurang memadai lagi dalam menjawab perkembangan zaman. Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Amnesti, Delik Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Zulkifli Zul Zulkifli
Date Deposited:	29 May 2024 02:30
Last Modified:	29 May 2024 02:30
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2584

Actions (login required)

View Item