FADLI, MAULANA ARIF (2026) Urgensi Pemasangan Tanda Batas Dalam Pendaftaran Tanah Untuk Mencegah Sengketa Pertanahan (Studi Penelitian di Wilayah Kota Lhokseumawe). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (14kB)
	Text Abstract.pdf Download (14kB)
	Text BAB I tesis.pdf Download (271kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (94kB)
	Text Tesis Maulana Arif Fadli Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (930kB)

Abstract

Pemasangan dan pemeliharaan tanda batas tanah merupakan kewajiban pemegang hak yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada praktiknya, kewajiban pemeliharaan tanda batas pasca penerbitan sertipikat kerap diabaikan pemilik tanah. Data pengaduan pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa sebagian besar kasus yang diajukan merupakan sengketa batas akibat tanda batas yang tidak terpelihara. Persoalan ini menjadi dasar penelitian untuk mengkaji urgensi pemasangan tanda batas sebagai instrumen pencegahan sengketa pertanahan di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewajiban pemasangan tanda batas, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, dan upaya Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe dalam mengoptimalkan pemasangan tanda batas sebagai instrumen pencegahan sengketa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada pejabat Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Perangkat Gampong, dan pemilik tanah bersertipikat, serta melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan tanda batas tanah saat pendaftaran secara normatif telah terpenuhi sebagai syarat mutlak penerbitan sertipikat, namun pemeliharaan pasca-sertifikasi justru terabaikan. Ketidakefektifan ini disebabkan tiga faktor kumulatif, yaitu faktor hukum berupa ketiadaan sanksi yang tegas, faktor aparat berupa ketiadaan amanat pengawasan pasca-sertifikasi, dan faktor masyarakat berupa rendahnya kesadaran dan budaya hukum pemilik tanah. Upaya yang telah dilakukan Kantor Pertanahan meliputi sosialisasi, imbauan dalam PTSL, sosialisasi melalui media sosial, serta mediasi yang berhasil kasus sengketa batas tanpa berlanjut ke pengadilan. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat tiga langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemasangan tanda batas. Pertama, memperketat verifikasi tanda batas sebelum pendaftaran tanah dilakukan. Kedua, memperkuat regulasi melalui penambahan sanksi administratif bagi pemilik yang lalai memelihara tanda batas. Ketiga, membangun program sosialisasi tanda batas sebagai kegiatan mandiri. Ketiga langkah ini diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi pemegang sertipikat, sehingga sengketa batas bisa dicegah demi kemaslahatan masyarakat Kota Lhokseumawe.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Mr. Maulana Arif Fadli
Date Deposited:	07 Sep 2026 03:09
Last Modified:	07 Sep 2026 03:09
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22464

Actions (login required)

View Item