TEA, GUSTIANINGSIH (2024) Urgensi Perumusan tentang Tindak Pidana Prank dalam Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. S2 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER TEA GUSTIANINGSIH.pdf Download (121kB)
	Text ABSTRAK TEA GUSTIANINGSIH -.pdf Download (181kB)
	Text BAB I TEA GUSTIANINGSIH -.pdf Download (357kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA TEA GUSTIANINGSIH.pdf Download (171kB)
	Text TESIS TEA GUSTIANINGSIH.pdf Restricted to Registered users only Download (716kB)

Abstract

Prank adalah perbuatan yang berdimensi baru dalam sistem hukum di Indonesia, karena itu belum disebutkan secara eksplisit baik dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Untuk konteks lokal di Provinsi Aceh, juga belum ada Peraturan Daerah atau Qanun yang mengatur perbuatan prank secara spesifik. Hal ini menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus akibat perbuatan prank yang merugikan korban atau meresahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum di Provinsi Aceh mengenai tindak pidana prank dan menganalisis urgensi perumusan tentang tindak pidana prank dalam Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dipilih dalam studi ini adalah pendekatan perundang-undangan, sementara sifat penelitian ini adalah preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, interpretatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi hukum terkait tindak pidana prank di Provinsi Aceh saat ini belum diatur secara jelas dan lugas di dalam Qanun Jinayat Aceh. Meskipun ada beberapa peraturan yang dapat digunakan yang merujuk pada KUHP, UU ITE, dan alternatif penyelesaian kasus di luar pengadilan, kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik dan terfokus terhadap karakteristik unik tindak pidana prank perlu dirumuskan di tingkat lokal di Provinsi Aceh. Urgensi pembentukan Qanun Jinayat khusus tentang tindak pidana prank di Provinsi Aceh sebagai upaya meningkatkan landasan hukum yang lebih efektif dalam penanganan kasus-kasus tersebut di tingkat lokal dengan memasukkan unsur keislaman dan nilai-nilai lokal sebagai landasan normatifnya. Keberadaan regulasi ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang lebih efektif dan jelas bagi aparat penegak hukum serta melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus tindakan pidana prank. Pemerintah Aceh sudah saatnya mengembangkan peraturan hukum lokal atau merevisi Qanun Jinayat Aceh dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang secara spesifik mengatur tindak pidana prank. Langkah ini harus didukung dengan proses konsultasi publik dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	TEA TEA GUSTIANINGSIH
Date Deposited:	02 May 2024 07:04
Last Modified:	02 May 2024 07:57
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2141

Actions (login required)

View Item