ABDULLAH, ABDULLAH (2024) FUNGSI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN TAHAPAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024. S2 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text Abdullah - 217410101040 - Cover.pdf Download (36kB)
	Text Abdullah - 217410101040 - Abstrak.pdf Download (18kB)
	Text Abdullah - 217410101040 - Bab I.pdf Download (756kB)
	Text Abdullah - 217410101040 - Daftar Pustaka.pdf Download (30kB)
	Text Abdullah - 217410101040 -Tesis Lengkap.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

FUNGSI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN TAHAPAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 Abstrak Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen merupakan pengawas Pemilu tingkat kabupaten yang hierarkis dengan Bawaslu Republik Indonesia, pada tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan dan menyampaikan temuan jika ditemukan adanya kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis fungsi pencegahan dan tantangan yang dihadapi Panwaslih Kabupaten Bireuen pada tahapan pendaftaran khususnya verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Bireuen, pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, analisis hasil verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dan wawancara dengan anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen serta wawancara dengan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen periode tahun 2018-2023. Hasil penelitian menunjukan bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen telah menjalankan fungsi pencegahan pelanggaran dengan melakukan tugas, kewajiban dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan Pemilu dan melakukan sejumlah kegiatan pencegahan diantaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan Pemilu, sosialisasi pengawasan partisipatif, kerjasama dengan perguruan tinggi, mengawasi proses verifikasi partai politik dan menyampaikan himbauan/ saran perbaikan kepada KIP Kabupaten Bireuen serta pihak terkait lainnya. Tantangan yang dihadapi yaitu terbatasnya akses salinan dokumen anggota partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan tidak ada data nama dan alamat sampel keanggotaan partai pada verifikasi faktual. Bahwa salinan dokumen fisik persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tidak tersedia di KIP Kabupaten Bireuen dan verifikasi administrasi dilakukan melalui SIPOL, sedangkan akses pada akun SIPOL view Bawaslu terbatas sehingga pencermatan dokumen dan pencegahan pelanggaran tidak dapat dilakukam secara cepat dan tepat. Diharapkan kedepan adanya sinkronisasi norma hukum antara Peraturan KPU dengan Peraturan Bawaslu terhadap hak akses dokumen dalam SIPOL agar tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Abdullah Yunus
Date Deposited:	29 Apr 2024 03:41
Last Modified:	29 Apr 2024 03:41
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2089

Actions (login required)

View Item