RISMANDANI, KELVIN (2026) IMPLEMENTASI QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.
|
Text
cover kevin.pdf Download (147kB) |
|
|
Text
abstrak kevin.pdf Download (296kB) |
|
|
Text
bab1 kevin.pdf Download (179kB) |
|
|
Text
dapus kevin.pdf Download (246kB) |
|
|
Text
KELVIN RISMANDANI 220210089.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame serta mengidentifikasi kendala dan aspek yang mendukung pelaksanaannya. Penelitian difokuskan pada implementasi pengawasan dan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Mall Pelayanan Publik, pelaku usaha reklame, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun telah berjalan cukup baik melalui pengawasan administrasi, pengawasan lapangan, serta penertiban terhadap reklame yang melanggar ketentuan. Namun, implementasi kebijakan belum optimal karena masih ditemukan reklame tanpa izin dan pelanggaran terhadap ketentuan teknis pemasangan. Kendala dalam implementasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya integrasi data antarinstansi, rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi reklame. Sementara itu, aspek yang mendukung implementasi meliputi adanya dasar hukum yang jelas, koordinasi antarinstansi yang cukup baik, dukungan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penataan reklame. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi perizinan, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha dan masyarakat agar penyelenggaraan reklame dapat berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik |
| Depositing User: | Kelvin Kelvin Kelvin |
| Date Deposited: | 05 Aug 2026 03:26 |
| Last Modified: | 05 Aug 2026 03:26 |
| URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20868 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




