Nanda, Cut Raisa (2026) PENYELESAIAN GANTI RUGI PERMUKIMAN KEMBALI MASYARAKAT EKS BLANG LANCANG-RANCONG AKIBAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER CUT RAISA NANDA.pdf Download (217kB)
	Text ABSTRAK CUT RAISA NANDA.pdf Download (467kB)
	Text BAB I CUT RAISA NANDA.pdf Download (433kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA CUT RAISA NANDA.pdf Download (313kB)
	Text FULL TESIS CUT RAISA NANDA.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Penyelesaian ganti rugi akibat peralihan hak atas tanah hingga saat ini masih menjadi persoalan dalam praktik hukum agraria di Indonesia. Penyelesaian ganti rugi akibat peralihan hak atas tanah diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Namun pelaksanaan ganti rugi permukiman kembali masyarakat eks Blang Lancang-Rancong belum terlaksana secara adil dari tahun 1974 sampai sekarang. Adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan realitas pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian yang pada akhirnya memicu konflik berkepanjangan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat eks Blang Lancang-Rancong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian ganti rugi permukiman kembali masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, hambatan serta upaya dalam penyelesaian ganti rugi permukiman kembali masyarakat eks Blang Lancang-Rancong akibat peralihan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dan bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini yaitu dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Penelitian juga menggunakan teknik analisis data kualitatif yang diolah secara berurutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian ganti rugi permukiman kembali terkait peralihan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yaitu ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati oleh para pihak. Namun, dalam pelaksanaan ganti rugi permukiman kembali masyarakat eks Blang Lancang-Rancong mengalami hambatan yaitu terdapat ketidakjelasan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan serta keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Upaya penyelesaian ganti rugi tersebut telah ditempuh melalui berbagai pendekatan baik secara administratif, politik, maupun hukum. Saran peneliti, Pemerintah perlu menetapkan pembagian kewenangan disertai penunjukan instansi penanggung jawab utama, menyediakan anggaran khusus yang memadai dalam APBN/APBD, serta perbaikan menyeluruh terhadap sistem pendataan masyarakat eks Blang Lancang-Rancong. Kata Kunci : Penyelesaian, Ganti Rugi, Peralihan Atas Tanah.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Cut Raisa Nanda
Date Deposited:	15 Jul 2026 08:54
Last Modified:	15 Jul 2026 08:54
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20425

Actions (login required)

View Item