SARMILA, LOLA (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA FEMISIDA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER LOLA SARMILA.pdf Download (166kB)
	Text ABSTRAK LOLA SARMILA.pdf Download (259kB)
	Text BAB 1 LOLA SARMILA.pdf Download (471kB)
	Text DAPUS LOLA SARMILA.pdf Download (293kB)
	Text SKRIPSI LOLA SARMILA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang menganggap perempuan sebagai sebuah kepemilikan sehingga dapat memperlakukan perempuan sesuka hati mereka. Femisida merupakan isu global yang mencerminkan ketidaksetaraan gender di Indonesia, angka kasus femisida terus meningkat, menandakan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem hukum yang ada untuk melindungi perempuan. Penetapan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), merupakan langkah progresif dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Tujuan Penelitian ini mengkaji dan memahami pengaturan hukum femisida dan perlindungan hukum korban femisida serta memahami penegakkan hukum femisida. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). dan studi literatur, serta menelaah femisida yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum femisida termuat dalam UU PKDRT dan UU TPKS walaupun implementasinya terbatas. Penegakkan hukum terhadap tindak pidana femisida masih terbatas terkait dengan regulasi yang ada di Indonesia. Femisida masih dikelompokkan sebagai tindak pidana yang diatur secara umum, dalam hal ini KUHP. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 458 KUHP tentang pembunuhan tidak menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut tidak ditujukan kepada gender tertentu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana femisida di Indonesia pada dasarnya dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Disarankan bagi pembuat undang-undang untuk mengatur secara rinci terkait dengan tindak pidana femisida mengingat bahwa kejahatan tersebut korbannya gender perempuan. aparat penegak hukum untuk lebih memahami terkait femisida mengingat bahwa femisida merupakan kejahatan yang dilakukan hingga hilangnya nyawa orang lain, hal tersebut harus mendapat perhatian khusus mengingat bahwa perempuan yang merupakan korban dari perbuatan tersebut.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Lola Sarmila
Date Deposited:	10 Mar 2026 06:19
Last Modified:	10 Mar 2026 06:19
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18942

Actions (login required)

View Item