SIREGAR, AIDHIL AKBAR (2026) ANALISIS HUKUM TERHADAP JAKSA DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 17/PID.SUS/2023/PN Ksp). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (53kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (199kB)
	Text BAB 1.pdf Download (249kB)
	Text DAPUS.pdf Download (114kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)

Abstract

Perkembangan zaman dan globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat, termasuk meningkatnya kasus kejahatan seperti penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan serius yang meresahkan dan sulit diberantas. Kejaksaan memiliki peran dalam penuntutan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh kasus dapat dilihat pada Putusan PN Kuala Simpang Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Ksp, di mana terdakwa terlibat dalam peredaran 53.245 butir ekstasi dan divonis satu tahun penjara karena tidak melaporkan tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum jaksa dalam penuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan akibat hukum terhadap jaksa dalam penuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel), serta bahan hukum tersier (ensiklopedia dan internet). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis guna menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana narkotika Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Ksp, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mempertimbangkan fakta hukum secara didasarkan pada keterlibatan aktif terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika golongan I dalam jumlah besar, yaitu 21,45 gram atau 53.245 butir ekstasi, yang melebihi ambang batas pidana berat sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dilakukan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa. Hal ini juga menunjukan bahwa jaksa yang melakukan penyimpangan dalam proses penuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang melakukan Pelanggaran prosedur seperti keterlambatan pengajuan banding mengakibatkan putusan menjadi inkracht dan merugikan keadilan hukum. Disarankan agar Kejaksaan secara rutin mengadakan pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi jaksa, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkotika, untuk meningkatkan pemahaman hukum dan teknik penuntutan yang tepat, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi internal agar kinerja jaksa lebih profesional.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	AIDHIL AKBAR SIREGAR
Date Deposited:	09 Mar 2026 05:46
Last Modified:	09 Mar 2026 05:46
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18906

Actions (login required)

View Item