NATASYA, FITRI INTAN (2026) IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (40kB)
	Text ringkasan.pdf Download (13kB)
	Text bab 1.pdf Download (441kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (260kB)
	Text SKRIPSI FITRI INTAN NATASYA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kota Lhokseumawe memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya cukup besar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010, telah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, khususnya terkait batas kewenangan pengelolaan wilayah laut dan koordinasi kelembagaan. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pembinaan nelayan, sarana produksi, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pemerintah Kota Lhokseumawe mengimplementasikan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menguraikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan responden yang terdiri atas pejabat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Lhokseumawe, nelayan, serta tokoh masyarakat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui program pengembangan budidaya, pemberdayaan kelompok nelayan, pelatihan pengolahan hasil laut, serta penyediaan sarana penangkapan. Kendala yang dihadapi yaitu masih adanya praktik illegal fishing, keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia nelayan yang cenderung menggunakan alat tangkap tradisional, serta infrastruktur pelabuhan perikanan yang belum optimal. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kelautan dan perikanan meliputi patroli laut terpadu melalui kerja sama lintas sektor, peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan pemberdayaan, serta pengembangan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas tempat pelelangan ikan guna mewujudkan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Disarankan agar Pemerintah Kota Lhokseumawe lebih memperkuat pemberdayaan nelayan, serta meningkatkan pengawasan untuk mencegah illegal fishing, guna mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	FITRI INTAN NATASYA
Date Deposited:	04 Mar 2026 03:51
Last Modified:	04 Mar 2026 04:05
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18778

Actions (login required)

View Item