Br Sitepu, Handa Yana (2026) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK RESIDIVIS YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Handayana Br Sitepu_210510238_Cover.pdf Download (44kB)
	Text Handayana Br Sitepu_210510238_Abstrak.pdf Download (118kB)
	Text Handayana Br Sitepu_210510238_Bab I.pdf Download (1MB)
	Text Handayana Br Sitepu_210510238_Daftar Pustaka.pdf Download (518kB)
	Text Handa Yana Br Sitepu_210510238_Full Teks.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Handayana Br Sitepu 210510238 ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK RESIDIVIS YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn) (Dr. Yusrizal Hasbi, S.H., M.H. dan Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H.) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena anak residivis, yaitu anak yang setelah menjalani proses hukum kembali melakukan tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, antara kebutuhan untuk melindungi dan membina anak serta kewajiban mencegah kejahatan berulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan khusus terhadap anak yang berstatus sebagai residivis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak residivis yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU SPPA, khususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan ultimum remedium. Hakim lebih menitikberatkan pada pemberian efek jera melalui pidana penjara dibandingkan pendekatan pembinaan atau rehabilitasi. Selain itu, alasan tidak dilakukannya diversi tidak dijelaskan secara memadai dalam amar putusan, dan penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak menjadi prioritas utama. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, lebih konsisten menerapkan prinsip keadilan restoratif dan memperhatikan laporan sosial anak sebelum menjatuhkan putusan. Pemerintah juga perlu memperkuat peraturan teknis pelaksanaan UU SPPA agar perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak residivis, dapat terwujud secara optimal. Kata Kunci : Anak residivis, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pertimbangan hakim

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Handa Yana Br Sitepu
Date Deposited:	02 Mar 2026 07:29
Last Modified:	02 Mar 2026 07:29
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18725

Actions (login required)

View Item