ARIANTI, ALYA (2026) KEBERATAN PIHAK KETIGA DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI PERKARA NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (17kB)
	Text Abstrak.pdf Download (69kB)
	Text Bab I.pdf Download (326kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (233kB)
	Text Full-tekt.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Mekanisme perlawanan pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam kasus perampasan barang bukti narkotika masih menjadi perdebatan dalam praktik hukum di Indonesia. Secara normatif, Pasal 101 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun ketentuan ini tidak megatur dengan detail sehingga mengakibatkan terjadinya hambatan dalam mekanisme penyelesaian keberatan pihak ketiga dan terdapat beberapa akibat-akibat hukum dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan hambatan dan upaya mencegah hambatan serta akibat hukum dari kekosongan hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian sosiologis (sociological approach) yang berkaitan dengan penyelesaian keberatan pihak ketiga dalam perkara narkotika dengan Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Analisis data dilakukan secara deskriptif (descriptive analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan peraturan terkait prosedur penyelesaian permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik selaku pemohon menimbulkan hambatan dalam pelaksanannya dan juga menciptakan akibat hukum baru bagi majelis hakim di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Penelitian ini juga menunjukkan upaya-upaya yang digunakan hakim untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian permohonan keberatan pihak ketiga dalam perampasan barang bukti perkara narkotika di Pengadilan Negeri Lhoksseumawe. Penulis berpendapat agar hakim dan pengadilan lebih aktif serta progresif dalam menilai kepemilikan barang bukti yang berpotensi milik pihak ketiga sejak pemeriksaan perkara pokok, dengan penafsiran yang berorientasi pada perlindungan pihak beritikad baik dan konsistensi praktik peradilan. Selain itu, diperlukan mekanisme keberatan pihak ketiga yang lebih terstruktur, termasuk standar pemeriksaan dan koordinasi antar aparat penegak hukum guna mencegah perampasan yang merugikan pihak yang tidak terlibat tindak pidana. Secara akademis, penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek kajian, melakukan studi komparatif antar jenis tindak pidana, serta merumuskan konsep prosedur teknis yang mampu menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang. Kata Kunci : Keberatan, Pihak Ketiga, Perampasan, Barang Bukti, Narkotika

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Alya Arianti
Date Deposited:	26 Feb 2026 06:22
Last Modified:	26 Feb 2026 06:22
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18632

Actions (login required)

View Item