THUFAYLA, SYARIFA (2025) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN UDARA GAS AMONIA OLEH PT PUPUK ISKANDAR MUDA (Studi Penelitian Di Kecamatan Dewantara). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text cover.pdf Download (16kB)
	Text ringkasan.pdf Download (7kB)
	Text bab 1.pdf Download (248kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (18kB)
	Text SYARIFA THUFAYLA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkanya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu kompenen penting dari lingkungan hidup adalah udara, namun udara yang telah tercemar dengan zat berbahaya seperti amonia akibat kelalaian industri PT. Pupuk Iskandar Muda Di Kecamatan Dewantara yang menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, serta kualitas lingkungan hidup. Merupakan suatu pelanggaran atas hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat 1 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap korban pencemaran udara gas amonia oleh PT. Pupuk Iskandar Muda serta mendeskripsikan upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam mengendalikan pencemaran udara gas amonia PT. Pupuk Iskandar Muda di Kecematan Dewantara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum PT. Pupuk Iskandar Muda terhadap pencemaran udara gas amonia dapat dikenakan sanksi dalam tiga aspek hukum yaitu, pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi kepada korban sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99, 104, dan Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaalaan Lingkungan Hidup, serta sanksi administratif berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha. Meskipun perusahaan telah memberikan kompensasi melalui program tanggung jawab sosial (CSR) dan bantuan medis, langkah tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pemulihan hak-hak masyarakat korban maupun pencegahan terulangnya kasus serupa. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan lapangan, serta sosialisasi dan penegakan hukum lingkungan berjalan melalui kerjasama lintas lembaga menjadi kunci dalam menumbuhkan kesadaran hukum didalam masyarakat. Meskipun demikian, DLH juga masih perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SYARIFA THUFAYLA
Date Deposited:	24 Feb 2026 06:12
Last Modified:	24 Feb 2026 06:12
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18574

Actions (login required)

View Item