DEWI, RIANA RAHMA (2025) MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PEMBEBASAN MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) PEUSANGAN (Penelitian Di Kampung Angkup, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER RIANA RAHMA DEWI.pdf Download (17kB)
	Text ABSTRAK RIANA RAHMA DEWI.pdf Download (320kB)
	Text BAB 1 RIANA RAHMA DEWI.pdf Download (347kB)
	Text DAPUS RIANA RAHMA DEWI.pdf Download (226kB)
	Text SKRIPSI RIANA RAHMA DEWI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Sengketa tanah yang terjadi dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu contoh dinamika konflik pertanahan antara pemerintah, pihak perusahaan, dan masyarakat setempat, timbulnya sengketa ini menunjukan bahwa terdapat tidak sesuain proses pengadaan tanah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dengan proses pembebasan lahan di masyarakat, sehingga mengakibatkan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa lahan masyarakat untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA Peusangan yang melibatkan mediasi, verifikasi data, serta peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan indikator, serta mengetahui kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa antara instansi dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode kualitatif data diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden dan observasi lapangan serta mengkaitkan dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan penyelesain sengketa pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan PLTA Peusangan dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tim verifikasi independen. Proses ini mencakup validasi dokumen kepemilikan lahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kendala yang dihadapi meliputi hilangnya dokumen pembebasan lahan periode 1990–2000, perbedaan klaim kepemilikan, serta ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap hasil verifikasi. Upaya penyelesaian meliputi verifikasi ulang dokumen, keterlibatan tim independen, serta pemberian kesempatan bagi pihak yang tidak puas untuk menempuh jalur peradilan sebagai langkah hukum terakhir. Saran dari hasil penelitian ini adalah kepemilikan sertifikat tanah sangat penting diharapkan pemerintah mensosialisasi dan memfasilitasi masyarakat dalam melakukan legalisasi tanah untuk menghindari konflik sengketa tanah di sekitar wilayah pembangunan PLTA Peusangan. Partisipatif semua pihak masyarakat dalam proses pembebasan lahan agar sesuai dengan prinsip keadilan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Riana Dewi
Date Deposited:	13 Feb 2026 07:26
Last Modified:	13 Feb 2026 07:26
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18387

Actions (login required)

View Item