Sinulingga, Nur Salsabila (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (305kB)
	Text ringkasan.pdf Download (340kB)
	Text bab I.pdf Download (332kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (293kB)
	Text NUR SALSABILA SINULINGGA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perdagangan anak (human trafficking) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Lhokseumawe. negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Praktiknya, anak tetap menjadi kelompok rentan yang dieksploitasi akibat lemahnya pengawasan dan terbatasnya kapasitas aparat serta lembaga perlindungan. Namun, norma hukum belum berjalan optimal, terutama dalam penegakan hukum, pendampingan korban, dan koordinasi antar-instansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban human trafficking di kota Lhokseumawe, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dengan tiga responden dari instansi dan satu informan kepala bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial dari instansi. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wewancara, kemudian analisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban human trafficking meliputi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat, sedangkan perlindungan represif dilakukan dengan penegakan hukum terhadap pelaku, pendampingan korban, serta rehabilitasi sosial dan psikologis. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, minimnya anggaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan koordinasi dengan lembaga perlindungan anak dan masyarakat, memperkuat kapasitas aparat, memperluas sosialisasi hukum, serta menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi korban. Pemerintah juga perlu menambah anggaran dan memperkuat regulasi agar perlindungan anak korban human trafficking berjalan efektif dan berkeadilan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	NUR SALSABILA SINULINGGA
Date Deposited:	13 Feb 2026 03:51
Last Modified:	13 Feb 2026 03:51
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18353

Actions (login required)

View Item