FATIMAH, SITI (2026) PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA KORBAN TINDAK KEKERASAN. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover Siti Fatimah.pdf Download (231kB)
	Text ringkasan.pdf Download (347kB)
	Text bab 1.pdf Download (375kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (327kB)
	Text SKRIPSI SITI FATIMAH.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pekerja migran Indonesia merupakan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik, namun banyak di antara mereka masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan ketidakadilan, termasuk perdagangan orang, penipuan, serta kekerasan fisik maupun nonfisik. Meskipun pemerintah telah membentuk BP2MI dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berbagai data menunjukkan bahwa kasus kekerasan, PMI nonprosedural, dan tindak pidana perdagangan orang masih tinggi, sehingga menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelindungan yang diberikan negara. Kondisi ini menegaskan bahwa pekerja migran berperan penting bagi perekonomian melalui remitansi, namun tetap rentan terhadap pelanggaran hak asasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban tindak kekerasan, khususnya pelindungan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari Undang-Undang, buku, jurnal, skripsi, dan sumber penunjang lainnya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia korban tindak kekerasan diberikan melalui mekanisme preventif dan represif sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang menempatkan nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat pekerja sebagai prinsip utama. Pelindungan preventif dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan, sedangkan pelindungan represif mencakup penyelesaian perselisihan dan pemberian bantuan hukum.Pelindungan hukum diperoleh tenaga kerja migran Indonesia korban tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dalam tiga tahapan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja sehingga pemerintah berkewajiban memastikan setiap pekerja migran mendapatkan jaminan keselamatan, bantuan hukum, dan kepastian hak sesuai hukum yang berlaku. Disarankan kepada pemerintah agar memperluas akses bantuan hukum agar pelindungan yang dijamin undang-undang benar-benar dirasakan oleh seluruh pekerja migran.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SITI FATIMAH
Date Deposited:	13 Feb 2026 03:17
Last Modified:	13 Feb 2026 03:17
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18341

Actions (login required)

View Item