DEVINA, AURA ZAUJA (2025) PEMAKZULAN TERHADAP WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER AURA ZAUJA DEVINA.pdf Download (43kB)
	Text ABSTRAK AURA ZAUJA DEVINA.pdf Download (227kB)
	Text BAB 1 AURA ZAUJA DEVINA.pdf Download (323kB)
	Text DAPUS AURA ZAUJA DEVINA.pdf Download (177kB)
	Text SKRIPSI AURA ZAUJA DEVINA.pdf Restricted to Registered users only Download (924kB)

Abstract

Persoalan dugaan penyimpangan konstitusional dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024 melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017. Terdapat kenyataan adanya konflik kepentingan dan dugaan rekayasa hukum karena hubungan keluarga antara Ketua MK dan Gibran. Menurut Pasal 7A, 7B, dan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pemakzulan hanya dapat dilakukan jika terbukti melanggar hukum secara serius dan diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Kasus viral “Fufufafa” memperkuat urgensi kajian ini karena menimbulkan keraguan publik terhadap etika dan integritas wakil presiden terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemakzulan terhadap Wakil Presiden dalam perspektif konstitusionalisme serta mengkaji implikasinya terhadap integritas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur pemakzulan terhadap Wakil Presiden di Indonesia dalam perspektif konstitusionalisme merupakan proses hukum dan politik yang dilakukan secara ketat dan berlapis berdasarkan UUD 1945, dimulai dari usulan DPR yang didukung minimal dua pertiga anggota, dilanjutkan dengan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, dan diakhiri oleh keputusan MPR melalui sidang dengan dukungan suara mayoritas khusus. Mekanisme ini mencerminkan prinsip konstitusionalisme dan cheeks and balance dengan menjamin akuntabilitas, supremasi hukum, keadilan prosedural, dan mencegah pemakzulan menjadi alat politik kekuasaan. Implikasi dari proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden terhadap integritas sistem pemerintahan presidensial Indonesia adalah terjadinya ujian serius terhadap stabilitas politik, akuntabilitas konstitusional, dan legitimasi kekuasaan eksekutif. Jika dijalankan secara adil dan berdasarkan hukum, pemakzulan dapat memperkuat prinsip checks and balances serta meneguhkan supremasi konstitusi. Namun, apabila disalahgunakan sebagai alat politik, proses ini justru berpotensi melemahkan pelembagaan sistem presidensial, menciptakan ketegangan antarlembaga negara, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat koordinasi dan konsistensi dalam menjalankan mekanisme pemakzulan Wakil Presiden agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusionalisme, supremasi hukum, dan checks and balances

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	AURA ZAUJA DEVINA
Date Deposited:	13 Feb 2026 03:00
Last Modified:	13 Feb 2026 03:00
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18331

Actions (login required)

View Item