SYAHPUTRI, ADE ADIS (2025) TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA MASA TRANSISI. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER ADE ADIS SYAHPUTRI.pdf Download (21kB)
	Text ABSTRAK ADE ADIS SYAHPUTRI.pdf Download (73kB)
	Text BAB 1 ADE ADIS SYAHPUTRI.pdf Download (416kB)
	Text DAPUS ADE ADIS SYAHPUTRI.pdf Download (102kB)
	Text SKRIPSI ADE ADIS SYAHPUTRI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pembahasan ini menyoroti pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI pada masa transisi pemerintahan yang secara normatif tetap berwenang membentuk undangundang, namun dalam kenyataannya belum didukung pengaturan hukum khusus yang mengarahkan atau membatasi kewenangan tersebut. Kondisi ini menyebabkan praktik pengesahan undang-undang strategis menjelang akhir masa jabatan DPR berlangsung tanpa jaminan transparansi, partisipasi publik, dan kualitas pembentukan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan kritik serta berujung pada pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi karena cacat formil. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara kewenangan konstitusional DPR dan praktik legislasi pada masa transisi yang berdampak pada legitimasi, akuntabilitas, dan keabsahan produk undang-undang. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI pada masa transisi dengan menyoroti pengaruh perubahan politik dan hukum terhadap proses pembentukan undang-undang, baik dari sisi kewenangan konstitusional maupun praktiknya, untuk memahami bagaimana dinamika kekuasaan dan kondisi politik yang tidak stabil memengaruhi jalannya fungsi legislasi DPR. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis deskriptif melalui kajian peraturan perundang-undangan, studi pustaka, analisis dokumen legislasi DPR RI yang didukung oleh sumber pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI pada masa transisi menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakstabilan politik, keterbatasan waktu pembahasan, dominasi kepentingan politik sesaat, serta minimnya partisipasi publik. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas proses legislasi, baik dari aspek prosedural maupun substansial, sehingga menyebabkan legitimasi produk hukum yang dihasilkan pada masa transisi sering dipertanyakan oleh masyarakat, sebagaimana terlihat pada pengesahan UndangUndang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi produk hukum pada masa transisi sangat dipengaruhi oleh kualitas proses legislasi yang dijalankan DPR RI, terutama dalam hal transparansi, partisipasi publik, dan stabilitas politik. Oleh karena itu, disarankan agar DPR RI memperkuat pengaturan legislasi pada masa transisi, meningkatkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat, serta menjaga independensi dan akuntabilitas proses legislasi guna menghasilkan produk hukum yang demokratis, berkualitas, dan memiliki legitimasi yang kuat.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ADE ADIS SYAHPUTRI
Date Deposited:	13 Feb 2026 02:57
Last Modified:	13 Feb 2026 02:57
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18329

Actions (login required)

View Item