Arifin, Fina (2026) TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA PERAWATAN BADAN ATAS CACAT PRODUK (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN BNA). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Fina Arifin.pdf Download (199kB)
	Text Abstrak Fina Arifin.pdf Download (290kB)
	Text Bab I Fina Arifin.pdf Download (599kB)
	Text Daftar Pustaka Fina Arifin.pdf Download (318kB)
	Text Full Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha menjamin mutu dan keamanan produk, Pasal 8 yang melarang peredaran barang cacat atau membahayakan, serta Pasal 19 yang mewajibkan pemberian ganti rugi atas kerugian konsumen. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan pelanggaran, salah satunya sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna, di mana pelaku usaha di bidang perawatan badan tetap memperdagangkan produk cacat yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha atas produk cacat dalam kasus tersebut dan menganalisis pertimbangan hukum hakim tentang penerapan tanggung jawab pelaku usaha sesuai UUPK. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi secara penuh kepada konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Pelaku usaha baru menunjukkan itikad baik setelah proses persidangan berlangsung, dan bentuk ganti rugi yang diberikan hanya terbatas pada kerugian materil tanpa memperhatikan kerugian immaterial yang dialami konsumen. Akibatnya konsumen tetap dirugikan, karena pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha tidak sesuai dengan UUPK. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UUPK, karena belum menerapkan prinsip strict liability secara optimal dan masih menitikberatkan pada unsur kesalahan pelaku usaha. Dengan demikian, implementasi UUPK dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi konsumen. Saran dalam penelitian ini diharapkan agar hakim lebih tegas menerapkan prinsip strict liability, pelaku usaha meningkatkan pengawasan mutu dan menarik produk cacat dari peredaran, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) memperkuat pengawasan, serta konsumen lebih sadar akan hak-haknya. Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Pelaku Usaha, Produk Cacat, Perlindungan Konsumen, Putusan Pengadilan

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Fina Arifin
Date Deposited:	12 Feb 2026 08:32
Last Modified:	12 Feb 2026 08:32
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18312

Actions (login required)

View Item