Ainurrizal, Hilman (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) LHOKSEUMAWE. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (445kB)
	Text Abstrak.pdf Download (600kB)
	Text Bab I.pdf Download (990kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (536kB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan kantor pada satuan kerja di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe. Masalah utama dalam penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat kesesuaian penggunaan BMN terhadap Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK), serta berbagai kendala di lapangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), dengan fokus pada indikator sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, standar dan sasaran kebijakan, serta sikap pelaksana. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat dan pelaksana teknis di KPKNL Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum optimal. Beberapa kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, lemahnya komunikasi antar organisasi, serta sikap pelaksana yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan. Namun, terdapat pula faktor pendukung seperti sistem digitalisasi SIMAN V2, dukungan regulasi PMK, dan adanya bimbingan teknis dari KPKNL. Kesimpulannya, pelaksanaan kebijakan penggunaan BMN di wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penyesuaian sarana pendukung agar lebih responsif terhadap kebutuhan satuan kerja. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Keuangan dan unit pelaksana untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan aset negara secara menyeluruh.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	Hilman Ainurrrizal
Date Deposited:	11 Feb 2026 06:23
Last Modified:	11 Feb 2026 06:23
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18193

Actions (login required)

View Item