AL HAPIS, M. FAKHRI (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) (Studi Penelitian Polsek Ranah Batahan). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text cover.pdf Download (211kB)
	Text ringkasan.pdf Download (171kB)
	Text bab 1.pdf Download (564kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (521kB)
	Text SKRIPSI M. FAKHRI AL HAPIS.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kepolisan dapat menindak segala bentuk tindak pidana sudah diatur di dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 14 ayat (1) hal ini memungkinkan kepolisian untuk ikut serta mengamankan kegiatan PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin), aturan ini juga menjadi dasar hukum polsek Ranah Batahan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di wilayah hukumnya, namun dengan dilakukannya penegakan hukum oleh Polsek Ranah Batahan terhadap kegiatan PETI di Kecamatan Ranah Batahan, Aktivitas PETI masih saja dilakukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejuh mana peran dari Kepolisan Sektor Ranah Batahan menindak para pelaku PETI, Apa saja kendala-kendala polsek dalam menegakkan hukum tehadapap tindak pidana PETI, dan apa saja upaya hukum untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana (PETI), yang mana kegiatan ini sering memberikan dampak negatif kepada masyarakat Kecamatan Ranah Batahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik atau prilaku nyata. Khususnya dalam menjelaskan bagaimana peran dari Polsek Ranah Batahan dalam menangani Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin.serta tanggapan dari masyarakat tentang peran dari penegak hukum dalam menangani hal ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Polsek Ranah Batahan telah melakukan tindakan represif dan preventif dalam menanggani tindak pidana penambangan emas tanpa izin selain itu juga, Dengan upaya tersebut terkadang Polsek Ranah Batahan kerap menimbulkan kendala seperti, susahnya kondisi geografis yang akan jangkau sehingga membuat perjalanan yang cukup sulit ditambah lagi dengan logistik yang terbatas, kurangnya personel di Polsek Ranah Batahan, dengan wilayah Kecamatan Ranah Batahan yang cukup luas membuat penegakan hukum terhadap aktivitas PETI menjadi kurang maksimal, oleh sebab itu perlu adanya kordinasi dan perencanaan yang tepat. Sebagai saran, perlu adanya sinergi yang tepat antara pihak Kepolisan Sektor Ranah Batahan serta lembaga yang terkait, tentu di barengi dengan penguatan SDM seperti penambahan anggota polsek di barengi dengan peningkatan logistik.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	M. Fakhri Al Hapis
Date Deposited:	09 Feb 2026 07:23
Last Modified:	09 Feb 2026 07:23
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18163

Actions (login required)

View Item