FIRMANSYAH, FIQIH (2025) IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG QANUN JINAYAT PADA KASUS LGBT (LIWATH) DI KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Fiqih Firmansyah (3).pdf Download (22kB)
	Text Abstrak Fiqih Firmansyah (3).pdf Download (26kB)
	Text BAb I Fiqih Firmansyah (3).pdf Download (123kB)
	Text DApus Fiqih Firmansyah (3).pdf Download (14kB)
	Text Fiqih Firmansyah (3).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat pada pelaku gay (liwath) di Kota Lhokseumawe masih belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat pelaku liwath dan belum semua kebijakan pada qanun diterapkan seperti tidak diterapkan hukuman cambuk bagi pelaku liwath. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan memahami implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat di Kota Lhokseumawe dan kendala Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam implementasi Qanun tersebut. Teori yang digunakan penelitian ini yaitu implementasi kebijakan menurut George C. Edward Edward III yang dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat di Kota Lhokseumawe yaitu (a) sosialisasi qanun pada masyarakat, (b) koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait, (c) melakukan patroli dan penindakan terhadap pelaku liwath, dan (d) menerapkan hukuman bagi pelaku liwath. Kendala Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat di Kota Lhokseumawe yaitu (a) komunikasi dalam hal sosialisasi kepada masyarakat kurang maksimal sehingga masyarakat tidak mengetahui dan memahami qanun tersebut, (b) Sumberdaya terbatas mulai anggaran, kendaraan patroli yang minim, dan Sumberdaya Manusia terbatas, (c) disposisi dari masyarakat yang kurang mendukung dalam implementasi qanun dengan berperilaku melanggar aturan qanun seperti berbuat liwath, dan juga kurangnya kepedulian dan tidak melapor jika ada kasus liwath didaerahnya, (d) Struktur birokrasi yaitu tidak ada SOP maupun aturan daerah yang mengatur fungsi, peran dan kewenangan pihak terkait dalam implementasi qanun tersebut, sehingga untuk melaksanakan tugas harus menunggu surat tugas dari pemerintah Kota Lhokseumawe. Kata Kunci: Implementasi, Qanun Jinayat, Liwath, Pemerintah Kota Lhokseumawe

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	G Geography. Anthropology. Recreation > GT Manners and customs H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	FIQIH FIRMANSYAH
Date Deposited:	05 Feb 2026 07:50
Last Modified:	05 Feb 2026 07:50
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/18105

Actions (login required)

View Item