MUHD ZAINI, MUHD ZAINI (2024) TANGGUNG JAWAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text MUHD ZAINI_190510133_COVER.pdf Download (22kB)
	Text MUHD ZAINI_ 190510133_ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text MUHD ZAINI_190510133_BAB I.pdf Download (204kB)
	Text MUHD ZAINI_190510133_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (98kB)
	Text MUHD ZAINI_190510133_SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (943kB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di Kabupaten Aceh Utara, pelaksanaan fungsi DPRK menghadapi berbagai masalah hukum, seperti lemahnya inisiatif legislasi, pengawasan APBD yang kurang optimal, rendahnya kualitas produk hukum, serta potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pemerintahan daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap DPRK sebagai representasi rakyat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan tiga masalah utama, yaitu: bagaimana tanggung jawab DPRK Aceh Utara dalam melaksanakan fungsi anggaran atas APBD, faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan DPRK dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi anggaran, serta upaya apa yang dilakukan DPRK Aceh Utara dalam menjalankan fungsi anggaran terkait APBD. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif, memadukan analisis hukum normatif dan data empiris. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang tanggung jawab DPRK dalam fungsi anggaran terhadap APBD tahun 2020, 2021, dan 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme fungsi DPRK berjalan, efektivitasnya masih terkendala faktor internal seperti keterbatasan SDM, tarik-menarik kepentingan politik, dan waktu terbatas, serta faktor eksternal berupa kurangnya keterbukaan data, akses informasi proyek yang sulit, ketidakseimbangan pendapatan dan belanja, serta dominasi belanja rutin dibanding belanja pembangunan. DPRK Aceh Utara berupaya mengatasi hambatan ini melalui peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dan transparansi melalui e-budgeting, optimalisasi PAD, serta keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran. Disarankan kepada DPRK Aceh Utara untuk penguatan kapasitas dan profesionalitas anggota DPRK melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan transparansi informasi, penataan prioritas belanja yang berpihak pada pembangunan masyarakat, serta partisipasi publik yang lebih aktif, guna memastikan APBD dikelola secara akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kata Kunci: DPRK Aceh Utara, Fungsi Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	A General Works > AI Indexes (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	MUHD ZAINI MUHD ZAINI
Date Deposited:	28 Jan 2026 08:27
Last Modified:	28 Jan 2026 08:27
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17901

Actions (login required)

View Item