Zahara, Yuni (2025) PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TAHUN 2024 (Studi Penelitian Bawaslu Aceh Utara). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (14kB)
	Text ringkasan.pdf Download (71kB)
	Text bab 1.pdf Download (404kB)
	Text daftar pusrtaka.pdf Download (417kB)
	Text YUNI ZAHARA_210510053.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menjaga integritas pemilu, diperlukan pengawasan yang efektif. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran administratif seperti kesalahan input data, rekapitulasi, hingga penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Aceh Utara dalam mencegah dan menindak pelanggaran administratif Pemilu 2024. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu Aceh Utara terhadap pelanggaran administratif Pemilu 2024, dan untuk mengetahui bagaimana upaya Bawaslu Aceh Utara dalam mencegah dan menindak pelanggaran administratif Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian bersumber pada data primer, Teknik pengumpulan data melalui responden dan informan dan diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Aceh Utara berperan penting dalam menerima laporan, melakukan klarifikasi, pemeriksaan, hingga merekomendasikan sanksi administratif. Pada Pemilu 2024 tercatat beberapa pelanggaran administratif, seperti kesalahan input rekapitulasi suara dan penggelembungan suara di beberapa kecamatan. Bawaslu telah memberikan rekomendasi berupa koreksi hasil rekapitulasi, teguran, hingga sanksi administratif yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP). Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pelaporan, serta potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain. Bawaslu telah menjalankan fungsi pengawasan secara signifikan meskipun belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas SDM pengawas, memperluas sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme pelaporan pelanggaran, serta memperkuat koordinasi dengan KIP dan lembaga terkait guna menciptakan pemilu yang lebih jujur, adil, dan demokratis di masa mendatang.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Yuni Zahara
Date Deposited:	27 Jan 2026 01:32
Last Modified:	27 Jan 2026 01:32
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17812

Actions (login required)

View Item