RAUDAH, SITI (2025) KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text Caver.pdf Download (41kB)
	Text Abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Bab 1.pdf Download (396kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (229kB)
	Text SITI RAUDAH_210510004.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Wilayatul Hisbah untuk menegakkan hukum jinayat, termasuk larangan khalwat. Namun, di Kota Lhokseumawe pelanggaran khalwat masih sering terjadi dan menjadi kasus terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan dan lembaga penegak telah tersedia, pelaksanaan kewenangan dan strategi penanganan oleh Wilayatul Hisbah belum berjalan optimal karena berbagai kendala di lapangan. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian mengenai kewenangan dan strategi Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Wilayatul Hisbah dalam penanganan tindak pidana khalwat, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe dalam penanganan tindak pidana khalwat telah memiliki dasar hukum melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002. WH menjalankan kewenangan tersebut melalui dua pendekatan utama, yakni preventif (penyuluhan, sosialisasi, patroli rutin) dan represif (penindakan awal, pemeriksaan, pengamanan barang bukti, serta pelimpahan perkara ke aparat penegak hukum syariat). Pelaksanaan kewenangan ini dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan personel dan sarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, kesulitan pembuktian, serta tumpang tindih kewenangan antara Qanun Jinayat dan Qanun Adat. Meski demikian, melalui berbagai upaya perbaikan yang dilakukan, termasuk penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Kesimpulannya, kewenangan Wilayatul Hisbah pada dasarnya sudah memadai, namun pelaksanaannya memerlukan penguatan pada aspek regulasi, sumber daya, serta dukungan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan kapasitas personel, penyediaan sarana yang lebih memadai, serta intensifikasi edukasi publik sebagai langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum syariah di Kota Lhokseumawe.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SITI RAUDAH
Date Deposited:	27 Jan 2026 04:24
Last Modified:	27 Jan 2026 04:24
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17780

Actions (login required)

View Item