SYABRINA, AIJUL HERTANTI (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BNN PADA KALANGAN REMAJA DI KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER SYABRINA AIJUL HERTANTI.pdf Download (279kB)
	Text ABSTRAK SYABRINA AIJUL HERTANTI.pdf Download (258kB)
	Text BAB 1 SYABRINA AIJUL HERTANTI.pdf Download (325kB)
	Text DAPUS SYABRINA AIJUL HERTANTI.pdf Download (213kB)
	Text SKRIPSI SYABRINA AIJUL HERTANTI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Permasalahan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di Kota Lhokseumawe merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan penanganan kolaboratif antar elemen sesuai dengan konsep collaborative governance. Pendekatan ini menekankan kerja sama antara pemerintah dan non-pemerintah untuk memastikan upaya pencegahan berjalan efektif dan memberikan dampak yang berkelanjutan. Keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkotika sangat ditentukan oleh kontribusi masing-masing aktor, dengan mempertimbangkan kapasitas program serta sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses collaborative governance menggunakan teori Ansell dan Gash (2007), serta mengidentifikasi dimensi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek dialog tatap muka, komunikasi antarpihak terjalin melalui rapat koordinasi formal dan komunikasi informal melalui telepon atau pertemuan insidental. Namun, komunikasi ini belum dilakukan secara rutin sehingga menghambat upaya pencapaian pemahaman bersama. Komitmen collaborative governance terlihat dari keterlibatan para stakeholder dalam kegiatan pencegahan, tetapi belum diperkuat dengan adanya kerja sama formal seperti MoU, sehingga koordinasi masih bersifat lisan dan tidak terstruktur. Proses kolaborasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, perbedaan jadwal antarpihak, serta belum adanya kesepakatan formal yang mengikat. Adapun dimensi pendukung dalam collaborative governance ini meliputi dukungan lingkungan sosial, partisipasi masyarakat, serta dukungan lingkungan politik dari lembaga pemerintah dan institusi pendidikan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	SYABRINA AIJUL HERTANTI
Date Deposited:	20 Jan 2026 05:07
Last Modified:	20 Jan 2026 05:08
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17753

Actions (login required)

View Item