Anggraini, Hannasya (2025) KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAMPARTAI POLITIKLOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR11TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHANACEH. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (96kB)
	Text ringkasan.pdf Download (187kB)
	Text daftar pusaka.pdf Download (150kB)
	Text bab 1.pdf Download (250kB)
	Text SKRIPSI HANNASYA ANGGRAINI.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukanyang sama bagi Perempuan untuk melaksanakan perannya dalambidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilandankesetaraan gender. Keterwakilan perempuan dalam partai lokal di Aceh diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis TentangKeterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Lokal dan Upaya Partai PolitikLokal dalam Meningkatkan Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif denganpendekatan Perundang-undangan (statue approach). Dalam penelitian ini penulismenganalisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang PemerintahanAceh, yang dimana dalam Pasal 75 ayat (2) yang mengatur tentang keterwakilanperempuan dalam partai politik lokal di Aceh dengan jumlah kuota 30%. Hasil dari penelitian ini yaitu Keterwakilan Perempuan DalamPartai Politik Lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh yaitu Keberadaan perempuan hanya bersifat simbolik seperti tidak diberinya kewenangan yang nyata dalam kepengurusan partai atauikut dalam lembaga legislatif. Sehingga dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai hambatan, seperti adanya patriarki, kurangnya pendidikan, dan sumber daya terbatas serta belum maksimalnya persiapan dari calon perempuan itu sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan Partai Politik Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan yaitu rekrutmen dan kaderisasi perempuan, Af irmative Action, pendidikan politik bagi perempuan, menghapus hambatan kultural dan stereotipgender, dan advokasi terhadap kaum perempuan. Dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh diharapkan untukmempertegas aturan dalam Pasal 75 UU No. 11 Tahun 2006 dengan kuotaminimal 30% serta meningkatkan implementasi keterwakilan perempuan dalamstruktur kepengurusan partai maupun parlemen pemerintahan. Negara harusmengadopsi Undang-undang yang secara tegas menghapuskan segala bentukdiskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam konteks pemilihan umum. Hal ini termasuk dalam hal hak untuk memilih dan dipilih. Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Partai Politik Lokal, Partisipasi Politik

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Hannasya Anggraini
Date Deposited:	13 Jan 2026 04:06
Last Modified:	13 Jan 2026 04:06
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17654

Actions (login required)

View Item