Naung, Rahman Syam (2025) ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Putusan Nomor: 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Abstrak.pdf Download (13kB)
	Text Bab 1.pdf Download (326kB)
	Text Cover.pdf Download (24kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (145kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat dan menimbulkan dampak serius bagi korban, bahkan dilakukan oleh figur panutan seperti dalam Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm. Kondisi ini menegaskan perlunya instrumen hukum tegas, sehingga melalui UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 ditetapkan kebiri kimia sebagai pidana tambahan luar biasa untuk melindungi anak, mencegah residivisme, dan memberi efek jera bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang cara pelaksanaan kebiri kimia sebagai unsur pidana tambahan bagi pelaku, dan mengetahui serta menjelaskan kesesuaian pertimbangan hakim dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, PP Nomor 70 Tahun 2020 berkedudukan sah dan strategis dalam sistem hukum nasional, berada di bawah undang-undang sebagai pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2016, berlandaskan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, serta berfungsi memperinci pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia agar sejalan dengan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak anak. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm menekankan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, dengan mempertimbangkan trauma korban, keresahan masyarakat, serta risiko residivisme. Kebiri kimia dipandang tepat sebagai tindakan preventif dan protektif, bukan sekadar pembalasan. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi PP Nomor 70 Tahun 2020 agar pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia berjalan tepat dan sesuai prosedur. Aparat hukum perlu memastikan eksekusi kebiri kimia sesuai prosedur hukum dan medis agar tujuan preventif dan protektif tercapai.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Naung Rahman Syam
Date Deposited:	12 Jan 2026 06:06
Last Modified:	12 Jan 2026 06:06
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17614

Actions (login required)

View Item