Jali, Syahputra (2025) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKUMEN ASURANSI (Suatu Kajian Berdasarkan Pasal 263 Dan 264 KUHP Tentang Pemalsuan Surat). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover_Pdf.pdf Download (40kB)
	Text Abstrak.pdf Download (14kB)
	Text Bab I.pdf Download (430kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (145kB)
	Text Full Teks.pdf Restricted to Registered users only Download (653kB)

Abstract

Tanggung Jawab Pihak Asuransi Permasalahan krusial adalah tanggung jawab hukum perusahaan asuransi atas polis yang dibuat dengan surat palsu, di mana mereka tetap wajib membayar klaim jika terbukti kelalaian verifikasi, meskipun pelaku pemalsuan dijerat pidana. Hal ini menimbulkan isu keadilan, karena Pasal 263 KUHP lama dikaitkan dengan pasal 391 KUHP terbaru tidak memuat denda yang memberatkan, sehingga sanksi pidana dirasa kurang bagi pelaku seperti agen asuransi. Kelemahan Pasal 263 dan dikaitkan pasal 391 KUHP terhadap pemalsuan dokumen asuransi sering dikritik karena sifatnya umum, tanpa regulasi khusus perasuransian yang lebih tegas. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau lebih dikenal dengan penelitian hukum dokrinal. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menentukan suatu aturan, prinsip-prinsip hukum, ataupun dokrin-dokrin hukum yang menjawab permasalahan hukum yang dihadapi untuk menghasilkan argument, teori, maupun konsep baru dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Berdasarkan Hasil Penelitian menunjukan pada Kelemahan Norma Hukum dalam Pasal 263 KUHP dan dikaitkan dengan Pasal 391 KUHP terbaru bersifat umum dan kurang spesifik, sehingga menyulitkan pembedaan pemalsuan autentik dari kasus abu-abu seperti privasi surat pribadi. Norma ini berpotensi menimbulkan dilema antara kepentingan umum dalam mencegah penipuan dan hak individu (kebebasan berekspresi atau privasi), terutama di era digital dengan risiko penyalahgunaan data. Penerapannya sering lemah karena kapasitas aparat penegak hukum terbatas, menyebabkan hak korban terabaikan dan konflik antara perlindungan masyarakat dan HAM individu. Disarankan Majelis Hakim menerapkan Pasal 263KUHP dikaitkan dengan Pasal 391 KUHP terbaru untuk memberikan hukuman kepada terdakwa berdasarkan bukti yang ada. Dalam hal ini menegaskan pentingnya pengaturan hukum dan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen, serta perlunya proses pembuktian yang cermat agar penegakan hukum berjalan adil dan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera serta menjaga keadilan bagi semua pihak. Kata kunci : Analisis, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Pasal 263, KUHP

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Jali Syahputra
Date Deposited:	12 Jan 2026 06:01
Last Modified:	12 Jan 2026 06:01
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17609

Actions (login required)

View Item