HASIBUAN, UMMI HABIBAH (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PADANG LAWAS. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (15kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (118kB)
	Text BAB 1.pdf Download (609kB)
	Text DAPUS.pdf Download (231kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Padang Lawas, fenomenan analisis dengan permasalahan penelitian ini maraknya kasus korban kekerasan terhadap anak yang mengalami peningkatan membuat tumbuh dan berkembangnya anak tidak berjalan baik, dengan fokus penelitian ini Implementasi Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 27 yang difokuskan kepada bantuan hukum dan bantuan finansial dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 27 di Kabupaten Padang Lawas. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut dan hambatan apa yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah sudah terlaksana melalui bantuan hukum dan bantuan finansial, bantuan hukum berupa pendampingan untuk korban anak selama proses perkara, mediasi dilakukan oleh pihak Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kepada anak, dan mendampingi anak bertemu dengan psikolog untuk pemeriksaan psikis anak, sedangkan bantuan finansial seperti biaya pemulihan korban dan keperluan/kebutuhan korban. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi yaitu kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan sehingga banyak masyarakat yang tidak paham dan minimnya anggaran sehingga penyediaan fasilitas tidak memadai. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu pertama Pelaksana harusnya melakukan sosialisasi yang merata dan adil kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui mengenai Peraturan Daerah no 15 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak pada pasal 27 mengenai pelaksanaan kabupaten layak anak di Kabupaten Padang Lawas, kedua Pemerintah harusnya lebih mengutamakan dan memperhatikan anggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut untuk pembangunan fasilitas-fasilitas anak, ketiga aparatur hukum lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya masyarakat merasa dilindungi oleh negara, dan terakhir masyarakat harus ikut andil supaya peraturan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	UMMI HABIBAH HASIBUAN
Date Deposited:	12 Jan 2026 04:44
Last Modified:	12 Jan 2026 04:44
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17599

Actions (login required)

View Item