ZAHRINA, PUTRI (2026) STRATEGI PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PENINGKATAN LAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER UTI.pdf Download (101kB)
	Text abstrak uti.pdf Download (280kB)
	Text BAB I UTI.pdf Download (351kB)
	Text DAPUS UTI.pdf Download (276kB)
	Text SKRIPSI PUTRI ZAHRINA.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penguatan pelayanan terpadu melalui pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi di Indonesia untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan terintegrasi bagi masyarakat. Meskipun Kota Lhokseumawe menunjukkan kemajuan dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penyelenggaraan MPP di kota ini belum berjalan optimal, ditandai dengan belum tersedianya beberapa layanan instansi, keterbatasan sarana dan prasarana, koordinasi antarinstansi yang belum efektif, serta sebagian pelayanan yang masih dilakukan di kantor masing-masing sehingga belum sepenuhnya sesuai amanat Peraturan Wali Kota tentang penyelenggaraan MPP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam peningkatan layanan di MPP serta menilai sejauh mana strategi tersebut selaras dengan ketentuan Peraturan Wali Kota, dengan menggunakan The Five C's Strategy Theory sebagai kerangka analisis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi di MPP Kota Lhokseumawe; informan terdiri atas pejabat Pemerintah Kota, pengelola MPP, dan masyarakat pengguna layanan, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe pada dasarnya telah mengarah pada penguatan arah kebijakan, penetapan konsekuensi kinerja, orientasi yang lebih besar pada kebutuhan pengguna layanan, serta pengawasan dan pembinaan aparatur sesuai dimensi inti, konsekuensi, pelanggan, dan kontrol dalam The Five C's Strategy Theor, namun penguatan budaya pelayanan belum sepenuhnya terbangun, terlihat dari masih terbatasnya layanan yang benar-benar terpusat di MPP dan kecenderungan masyarakat mengakses layanan di kantor dinas teknis. Dengan demikian, meskipun strategi yang dijalankan telah mengacu pada Peraturan Wali Kota, implementasinya masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan peralatan teknis, serta pola koordinasi yang belum konsisten, sehingga diperlukan penguatan konsistensi pelaksanaan regulasi, percepatan pemenuhan sarana dan SDM, serta pembenahan mekanisme koordinasi agar MPP benar-benar berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu yang efektif bagi masyarakat.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	Putri Zahrina
Date Deposited:	20 Aug 2026 04:14
Last Modified:	20 Aug 2026 04:14
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17492

Actions (login required)

View Item