Simangunsong, Markus Alexander (2025) Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan Atas Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (151kB)
	Text Abstrak (Ringkasan).pdf Download (156kB)
	Text BAB I.pdf Download (248kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (162kB)
	Text Full-Text 1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan fase krusial dalam sistem peradilan pidana untuk menjamin hak-hak narapidana dan tercapainya tujuan pemidanaan. Institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT), yang diatur dalam KUHAP, memegang peran sentral dalam pengawasan ini. Namun, terdapat kesenjangan antara mandat normatif, seperti kewajiban kunjungan triwulan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985, dengan praktik di Lapas Kelas II A Lhokseumawe di mana kunjungan hanya dilakukan dua kali setahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran KIMWASMAT dijalankan dalam mengawasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan empiris, yakni dengan cara mengumpulkan data primer dari informan, responden dan narasumber melalui wawancara yang dapat memberikan informasi tentang objek penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi yang berlangsung dan menganalisisnya berdasarkan teori serta peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian adalah Lapas Kelas II A Lhokseumawe. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (field research) yang melibatkan wawancara dengan Hakim Wasmat, Kasi Bimbingan Narapidana, dan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KIMWASMAT di Lapas Kelas II A Lhokseumawe telah menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan belum maksimal. Dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala sistemik yang membuat hasil pengawasan belum bisa berjalan secara optimal. Hambatan internal utama meliputi beban kerja hakim yang padat, kewenangan yang bersifat rekomendatif tanpa daya paksa, kurangnya jumlah hakim, dan ketiadaan instrumen pendukung seperti buku register Wasmat. Hambatan eksternal yang signifikan adalah konflik regulasi antara SEMA No. 7 Tahun 1985 dengan peraturan biaya perjalanan dinas Kementerian Keuangan yang membatasi frekuensi kunjungan, usangnya SEMA itu sendiri, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan overcrowding yang melumpuhkan fungsi pengawasan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Markus Alexander Simangunsong
Date Deposited:	24 Nov 2025 04:42
Last Modified:	24 Nov 2025 04:42
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17230

Actions (login required)

View Item