ALAMSYAH, KHAIRU (2025) IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GANTI RUGI HAK ATAS TANAH YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (33kB)
	Text ringkasan.pdf Download (17kB)
	Text bab 1.pdf Download (235kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (12kB)
	Text KHAIRU ALAMSYAH.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pembangunan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian, namun seringkali terhambat oleh masalah pengadaan tanah. Meskipun Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 telah mengatur mekanisme ganti rugi yang adil dan transparan, implementasinya sering menimbulkan sengketa. Sebagai contoh, di Kecamatan Kejuruan Muda, terdapat penolakan dari warga terkait besaran uang ganti kerugian (UGK) yang dianggap tidak sesuai, yang akhirnya memicu konflik dan menghambat kelancaran proyek. Penelitian ini menganalisis implementasi ganti rugi, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi ganti rugi, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pemerintah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara survei lapangan dan melakukan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok/ utama. Lokasi penelitian ini berada di Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan (field research) dengan 2 tahap : observasi dan wawancara (interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN Aceh Tamiang melaksanakan pengadaan tanah sesuai peraturan, termasuk penetapan ganti rugi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Prosesnya terdiri dari tiga tahap: Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan. Kendala utama berasal dari masyarakat, pemerintah, dan pelaksana, seperti ketidaklengkapan dokumen, serta perbedaan pandangan tentang ganti rugi. Untuk mengatasi kendala ini, BPN menerapkan langkah strategis berdasarkan regulasi, seperti pembentukan tim appraisal, sosialisasi, dan musyawarah guna mencapai kesepakatan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	KHAIRU ALAMSYAH
Date Deposited:	17 Nov 2025 08:14
Last Modified:	17 Nov 2025 08:14
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17154

Actions (login required)

View Item