NARAYANA, SUWANDI (2025) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENYUAP BUPATI DALAM KASUS PROYEK PEMERINTAH (Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER SUWANDI NARAYANA.pdf Download (12kB)
	Text ABSTRAK SUWANDI NARAYANA.pdf Download (11kB)
	Text BAB I SUWANDI NARAYANA.pdf Download (364kB)
	Text DAPUS SUWANDI NARAYANA.pdf Download (245kB)
	Text SKRIPSI SUWANDI NARAYANA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kasus suap menyuap menjadi permasalahan yang hingga saat ini masih terus ada, yang bahkan dianggap seperti budaya dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Apabila ditarik ke masa yang lalu, fakta menunjukan bahwasannya terjadi banyak kasus penyuapan yang dilakukan oleh pejabat negara, pada prakteknya yang menjadi bahan suap yaitu berupa uang. Sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana suap menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyuapan terhadap bupati dalam kasus proyek pemerintah berdasarkan putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn dan Untuk menganalisis dan mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku penyuap bupati dalam kasus proyek pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundangundangan, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn masih terdapat kekurangan dalam menjattuhkan pemidanaan dan pertimbangan hakim terhadap terdakwa dan hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana yang tegas dan mempertimbangkan dari segala aspek. Termasuk mempertimbangkan terdakwa pernah dihukum dengan kasus tindak pidana suap terhadap bupati sebelumnya. Disarankan dalam menjalankan kegiatan usaha harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Internal Perusahaan. Setiap perusahaan juga harus senantiasa transaparan, akuntabel, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan menghindari konflik kepentingan dalam mengambil keputusan dan melakukan transaksi baik berupa tender atau yang lainya. Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Suap, Proyek Pemerintah.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SUWANDI NARAYANA
Date Deposited:	12 Nov 2025 04:19
Last Modified:	12 Nov 2025 04:19
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17062

Actions (login required)

View Item